KAB. MAJALENGKA, || Dugaan maladministrasi mencuat di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Seorang oknum Kepala KUA Cingambul diduga tidak melaporkan dokumen akta cerai yang telah terbit sejak tahun 2019 ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Majalengka.
Kelalaian atau kesengajaan tidak dilaporkannya dokumen negara tersebut berdampak pada tertundanya pembaruan status administrasi kependudukan maupun pencatatan pernikahan yang bersangkutan. Akta cerai yang seharusnya menjadi arsip dan laporan resmi berjenjang dari tingkat kecamatan ke kabupaten justru diduga terhenti di tingkat KUA setempat.
Padahal, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan regulasi pencatatan nikah serta rujuk di bawah naungan Kementerian Agama, setiap dokumen peristiwa penting termasuk pencatatan akta cerai yang berkaitan dengan pengajuan nikah ulang atau pembaruan data wajib diverifikasi dan dilaporkan secara berkala kepada Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag Kabupaten.
Saat dikonfirmasi, mantan istri dari kepala KUA mengaku kembali bersama di tahun 2019 hingga tahun 2026 tapi tidak ada ikatan ( rujuk ) yang jelas .hingga kembali berpisah berapa bulan yang lalu setelah diketahui bahwa pihak suami telah melakukan pernikahan siri lagi dengan wanita lain dengan inisial A pernikahan siri tersebut menurutnya terjadi setelah hari raya idul Fitri tahun 2026. dengan penghulunya yang merupakan Kaka dari calon istri .
Hingga kompirmasi di lakukan ke pihak Kemenag, kasubag Kemenag mengatakan telah menerima laporan dari mantan istri Kepala KUA Cingambul dan sedang di BAP. sedangkan untuk kepala KUA belum ada klarifikasi resmi terkait pernyataan nikah siri tersebut apakah sudah di sah kan secara hukum negara atau belum tapi menurut Kasubag kemenag, catatan istri sah masih terdaftar di negara dan belum ganti nama. hingga berita ini diturunkan, pihak media masih berupaya meng konfirmasi guna dimintai keterangan resmi mengenai duduk perkara serta sanksi kepegawaian jika terbukti terjadi pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).
Masyarakat yang dirugikan akibat terhambatnya pelaporan administrasi tersebut, berharap Kantor Kemenag Kabupaten Majalengka segera turun tangan melakukan audit internal dan memulihkan hak-hak administrasi warga sesuai ketentuan yang berlaku.
(Dian)






