Diduga Rugikan Negara, Proyek Jalan Jampang Tengah–Kiaradua Rp50,7 Miliar Dilaporkan ke Kortastipidkor Polri

SERGAP.CO.ID

KOTA BANDUNG, || Koordinator Nasional Konsorsium Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) resmi melaporkan dugaan penyimpangan proyek rekonstruksi Jalan Ruas Jampang Tengah–Kiaradua, Kabupaten Sukabumi, Tahun Anggaran 2025 ke Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Mabes Polri. Laporan bernomor 0072/B/Dumas-ARM/XI/2026 tertanggal 17 November 2026 ini menyoroti kualitas pekerjaan jalan bernilai kontrak Rp50,72 miliar yang dinilai buruk dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan dokumen laporan ARM, proyek di bawah kewenangan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp55,60 miliar. Pekerjaan dilaksanakan oleh penyedia jasa PT Trie Mukty Pertama Putra (PT TMPP) dengan nilai kontrak Rp50.725.673.575 berdasarkan kontrak tertanggal 22 Mei 2025 berdurasi 210 hari kalender.

Ketua Tim Investigasi ARM, H. Dudung Sanusi, didampingi Sekretaris Renold Sianturi dan Ketua Umum ARM Furqon Mujahid Bangun, mengungkapkan bahwa hasil investigasi lapangan pada 4 November 2026 menemukan banyak bagian aspal yang berlubang dan retak. Kondisi tersebut membuat jalan tidak nyaman dilintasi serta mengurangi kemantapan jalan.

ARM menduga kerusakan dini ini disebabkan rendahnya mutu konstruksi aspal, bukan akibat kendaraan bertonase berat (overload), mengingat ruas jalan tersebut jarang dilalui kendaraan berat. Pihaknya menilai kondisi itu bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. ARM pun mendesak Kortastipidkor Polri segera memeriksa Kepala Dinas BMPR Jabar, Kepala UPTD II, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pihak PT Trie Mukty Pertama Putra.

Menanggapi polemik tersebut, Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II Dinas BMPR Provinsi Jawa Barat, Harry Kuswian, memberikan klarifikasi tertulis melalui surat bernomor 1294/HM.03.04/PJ2WPII tertanggal 12 November 2026. Surat itu merupakan balasan atas surat konfirmasi pra-pelaporan yang sebelumnya dilayangkan ARM pada 9 November 2026.

Dalam penjelasannya, Harry mengapresiasi peran serta masyarakat dalam mengawasi pelayanan infrastruktur di Jawa Barat. Namun, ia menegaskan bahwa proyek rekonstruksi Jalan Ruas Jampang Tengah–Kiaradua saat ini masih berada dalam masa pemeliharaan oleh penyedia jasa, yakni PT TMPP. Dengan demikian, kontraktor masih memiliki kewajiban hukum untuk memelihara dan mengembalikan kondisi fisik jalan sesuai spesifikasi saat serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).

Lebih lanjut, pihak UPTD II memastikan tidak tinggal diam atas kerusakan yang terjadi. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan internal, UPTD II telah melayangkan surat perintah resmi kepada PT TMPP bernomor 404/RKS/PUR.08.01/PPK/SB/PJ2WPII/X/2026 sejak 30 Oktober 2026 agar segera melakukan perbaikan pekerjaan dalam masa pemeliharaan.

Meski demikian, pihak ARM menilai jawaban dari UPTD II tersebut belum memuaskan dan tidak sesuai dengan harapan mereka untuk langkah strategis yang lebih tegas. Oleh karena itu, ARM tetap meneruskan berkas laporan beserta barang bukti foto, video visualisasi, dan salinan surat balasan UPTD II ke Mabes Polri, dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Barat, DPRD Jabar, Kapolda Jabar, dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

(Red)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *