KOTA BANDUNG, || Pemerintah Provinsi Jawa Barat memasang target ambisius menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi pertama yang mencapai kondisi nol Anak Tidak Sekolah (ATS) pada 2029. Target tersebut didorong melalui penguatan tata kelola pemerintahan, transformasi aparatur sipil negara (ASN), kelembagaan, hingga manajemen kinerja.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan target tersebut membutuhkan kerja serius dan tidak dapat hanya mengandalkan satu program atau satu institusi. Pencegahan dan penanganan ATS harus menjadi agenda bersama yang melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat.
“Jadi 2029 Jawa Barat itu provinsi pertama menargetkan anak yang bebas dari tidak sekolah (ATS),” kata Herman saat memberikan sambutan dalam Workshop Pendampingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Provinsi Jawa Barat di Hotel Mercure Kota Bandung, Senin (31/8/2026) malam.
Menurut Herman, Pemda Provinsi Jawa Barat berkomitmen mempercepat pencegahan dan penanganan ATS. Persoalan tersebut tidak lagi dipandang semata sebagai program pemerintah, tetapi menyangkut pemenuhan hak setiap anak untuk memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan.
Namun, target nol ATS menghadapi tantangan yang membutuhkan penanganan terukur. Salah satu fondasi yang ditekankan Pemprov Jabar adalah kualitas data.
Herman menilai data anak tidak sekolah harus mampu menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Data yang akurat diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui siapa yang tidak sekolah, memahami persoalannya, serta menentukan bentuk intervensi yang sesuai.
“Good data, good decision, good result,” ujar Herman.
Ia menjelaskan, data yang baik akan membantu pemerintah mengambil keputusan secara lebih tepat. Pada akhirnya, kebijakan tersebut diharapkan menghasilkan intervensi yang benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Penanganan ATS juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah provinsi tidak dapat bekerja sendiri, sehingga pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah, satuan pendidikan, serta pemangku kepentingan lainnya perlu bergerak dalam arah yang sama.
Selain persoalan pendidikan, transformasi internal pemerintahan menjadi bagian dari strategi untuk mencapai target tersebut. Perubahan pada kapasitas ASN, kelembagaan, dan manajemen kinerja diharapkan mampu memperkuat efektivitas pemerintahan dalam menjalankan program prioritas.
Target 2029 kini menjadi tenggat bagi Jawa Barat untuk membuktikan bahwa kebijakan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret, sehingga tidak ada lagi anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.
(Dewi)
