KUPANG, || Di tengah hamparan desa yang rentan konflik dan bencana iklim, perempuan di Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan (TTS) kini tak lagi hanya jadi penonton. Mereka mulai duduk di meja musyawarah, mengelola kelompok simpan pinjam, bahkan menjadi motor perdamaian di tingkat desa berkat Program WE NEXUS, inisiatif kolaboratif Save the Children Indonesia, CIS Timor, dan UN Women yang didanai Pemerintah Korea Selatan melalui KOICA.
Selama hampir dua tahun (Agustus 2024–Juni 2026), program ini telah melibatkan 3.734 warga dari tujuh desa dampingan lebih dari separuhnya perempuan. Mereka membentuk 7 Forum Perempuan Desa, 7 Kelompok Kerja Perdamaian, 7 VSLA (kelompok simpan pinjam), serta merevitalisasi 7 Karang Taruna.
Hasilnya? Ruang partisipasi terbuka lebar: perempuan bisa menyampaikan kebutuhan, ikut merancang pembangunan desa, dan mengambil keputusan yang selama ini didominasi laki-laki.
“Di budaya timur, suara perempuan sering dipinggirkan,” ujar Bram Marantika dari Save the Children Indonesia, saat lokakarya evaluasi di Harper, Selasa (19/5).
“Maka dalam proyek ini, kami sengaja membangun pendekatan dari perempuan, untuk perempuanagar mereka bukan hanya hadir, tapi benar-benar punya kuasa.” Tanbahnya lagi.
Ke depan, Save the Children dan mitra berharap model WE NEXUS bisa direplikasi di luar NTT, bahkan didorong menjadi kebijakan nasional. Salah satu impiannya, payung hukum yang mewajibkan keterlibatan perempuan dalam perencanaan desa di seluruh Indonesia.
“Kami ingin program ini tak berhenti saat pendanaan habis, Karena ketika perempuan berdaya, desa pun damai” tegas Bram.
Fokus utamanya ganda pemberdayaan ekonomi lewat VSLA dan penguatan kepemimpinan melalui pelatihan berbicara di depan umum, fasilitasi musyawarah, hingga advokasi kebijakan. Tak heran, kini beberapa desa sudah menerapkan Musyawarah Khusus Perempuan forum resmi agar aspirasi perempuan masuk dalam perencanaan desa.
Upaya itu mulai membuahkan hasil kebijakan. Di Kabupaten Kupang, telah terbit Peraturan Bupati tentang Musrenbang Perempuan, sementara di TTS sedang digodok Rancangan Perda Pemberdayaan Perempuan. Bahkan, pemerintah daerah berkomitmen melanjutkan program SEKOPER (Sekolah Perempuan) sebagai bagian dari strategi jangka panjang.
Emy Nomleni, Ketua DPRD Provinsi NTT, menyambut baik langkah ini. Menurutnya, meski capaian perempuan di NTT terus membaik dengan kehadiran di berbagai lini pemerintahan masih dibutuhkan “patron” atau figur perempuan yang bisa menginspirasi generasi muda.
“Ini kerja kecil yang dampaknya besar, Ketika perempuan diberi akses, seluruh sendi masyarakat ikut maju.” Pungkasnya.
(Desy)
