KAB. BLITAR, || Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ menggelar rapat kerja hari pertama pada Rabu (15/04/2026) di Ruang Rapat Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Blitar.
Rapat kerja ini merupakan bagian dari pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2025 dengan fokus pada sejumlah sektor strategis pembangunan daerah.
Pada hari pertama, pembahasan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Dalam forum tersebut, Pansus DPRD Kabupaten Blitar melakukan pendalaman terhadap capaian kinerja, realisasi program, serta efektivitas pelaksanaan anggaran di masing-masing OPD. Selain itu, berbagai masukan, catatan strategis, dan evaluasi turut disampaikan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program ke depan.
Wakil Ketua Pansus LKPJ Bupati Blitar Tahun 2025, Chandra Purnama, menyampaikan bahwa rapat kerja ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah secara menyeluruh.
“Kami mengundang sejumlah OPD dalam rangka pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2025. Kegiatan ini penting untuk melihat sejauh mana capaian kinerja yang telah dilaksanakan, termasuk mengidentifikasi kendala, program yang belum tercapai, serta capaian yang sudah berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi DPRD ke depan.
“Kami berharap DPRD Kabupaten Blitar dapat memberikan rekomendasi berupa catatan-catatan strategis sebagai bahan perbaikan. Dengan demikian, pelaksanaan APBD tahun 2026 yang saat ini berjalan dapat lebih optimal dan sesuai dengan harapan masyarakat,” tambahnya.
Rapat kerja ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Kabupaten Blitar dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(DAR)
