Sergap.co.id
Kab. Bandung — Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bojongsoang Tahun 2027 menyoroti isu efisiensi anggaran yang dinilai masih menjadi tantangan serius dalam mendorong pembangunan daerah berbasis kebutuhan riil masyarakat, Senin (09/02/2026).
Kepala Desa (Kades) Tegalluar, Galih Hendrawan, S.Ip., menegaskan bahwa desa merupakan ujung tombak pembangunan daerah. Menurutnya, peran kepala desa sangat strategis, bahkan dari desa dapat lahir pemimpin dan wakil rakyat yang memahami kebutuhan masyarakat secara langsung.
Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan penghormatan kepada anggota DPRD Kabupaten Bandung, kepala dinas, unsur Forkopimcam, para kepala desa, serta seluruh undangan yang hadir dalam Musrenbang Kecamatan Bojongsoang.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari pembangunan desa. Seluruh proses perencanaan dimulai dari Musrenbang desa (Musdes), di mana setiap desa mengusulkan berbagai kebutuhan pembangunan, baik fisik maupun pemberdayaan masyarakat.
Namun demikian, Galih menyoroti keterbatasan anggaran Musrenbang di Kecamatan Bojongsoang, sehingga dinilai belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan.
“Kami para kepala desa rindu kehadiran anggota DPRD Kabupaten Bandung untuk melihat langsung kondisi dan kebutuhan desa. Jika hanya mengandalkan anggaran Musrenbang sebesar itu, tentu sangat terbatas,” ujarnya di Aula Kecamatan Bojongsoang
Ia juga menekankan pentingnya transparansi informasi anggaran kepada masyarakat. Menurutnya, pembangunan di Kecamatan Bojongsoang tidak hanya bersumber dari Musrenbang, tetapi juga dari beberapa kebijakan anggaran lainnya.
“Terdapat tiga sumber utama kebijakan pembangunan, yaitu: Hasil Musrenbang desa dan kecamatan, Pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD, Kebijakan langsung Bupati Kabupaten Bandung,” terangnya
Galih menegaskan, pemerintah desa perlu mengetahui dan menyampaikan kepada masyarakat sumber pembangunan yang berjalan, agar masyarakat memahami serta merasakan kehadiran pemerintah secara nyata.
“Kami di pemerintahan desa perlu tahu dan perlu menyampaikan kepada masyarakat, mana pembangunan hasil Musrenbang desa, mana dari Pokir DPRD, dan mana yang merupakan kebijakan Bupati, supaya masyarakat paham,” tegasnya.
Ia menambahkan, transparansi dan publikasi informasi sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman di tingkat masyarakat, khususnya terhadap pemerintah desa dan para kepala desa.
Terkait isu strategis Kecamatan Bojongsoang, ia menyebut persoalan sampah, banjir, dan keterbatasan anggaran telah masuk dalam rencana aksi prioritas Bupati Kabupaten Bandung.
“Pemerintah desa berharap program tersebut benar-benar direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutupnya.
(Asp).
