KUPANG, || Komitmen pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali ditegaskan.
Melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah II Provinsi NTT, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT resmi menandatangani kontrak pekerjaan preservasi ruas Jalan Oepoli–Saenam–Napan dan SP Amol–Manamas–Wini untuk Tahun Anggaran 2026.
Penandatanganan kontrak berlangsung di Kantor Satker PJN Wilayah II Provinsi NTT, Kamis (5/2/2026), sebagai langkah awal strategis untuk mengawal pelaksanaan program jalan nasional sejak awal tahun. Paket pekerjaan tersebut berada dalam lingkup PPK 2.4 Provinsi NTT dan difokuskan pada ruas-ruas jalan perbatasan yang memiliki peran vital bagi mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi kawasan.
Kontrak pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.4 Provinsi NTT, Dirmala, ST, bersama Direktur PT Surya Timor Perdana, Yesaya Billy. Kegiatan ini disaksikan langsung oleh Kepala Satker PJN Wilayah II Provinsi NTT, Fahrudin, ST, serta jajaran pejabat teknis terkait.
Usai penandatanganan, PPK 2.4 Dirmala menjelaskan bahwa paket preservasi jalan mencakup pekerjaan pemeliharaan rutin, holding, serta rehabilitasi minor. Seluruh penanganan diarahkan untuk menjaga kemantapan jalan nasional sekaligus memperpanjang umur layanan infrastruktur, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste.
“Preservasi jalan bukan hanya soal teknis perawatan, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur. Harapannya, konektivitas antarwilayah semakin baik dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Dirmala.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak agar pelaksanaan pekerjaan di lapangan berjalan lancar serta mengedepankan kualitas sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Direktur PT Surya Timor Perdana, Yesaya Billy, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan BPJN NTT melalui Satker PJN Wilayah II dan PPK 2.4 Provinsi NTT. Ia menegaskan kesiapan pihaknya untuk melaksanakan pekerjaan secara profesional, tepat mutu, dan tepat waktu.
“Kepercayaan ini akan kami jawab dengan kinerja terbaik di lapangan, dengan tetap mengutamakan kualitas dan keselamatan kerja,” tegasnya.
Melalui pelaksanaan preservasi ini, pemerintah berharap aksesibilitas kawasan perbatasan semakin kuat, mendukung pelayanan publik, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah tapal batas.
(Desy)
