KOTA BANDUNG, || Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menggelar kegiatan Penerangan Hukum di Kantor Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Kamis (22/1/2026), sebagai upaya memperkuat pemahaman hukum aparatur pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sehat, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Barat, Nur Sricahyawijaya, S.H., M.H., dan dihadiri Sekretaris Camat Gedebage, para lurah se-Kecamatan Gedebage, serta unsur aparatur kecamatan.
Dalam kegiatan ini, Kejati Jawa Barat menyampaikan materi utama mengenai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi fokus penting dalam pembinaan dan penguatan integritas aparatur pemerintahan di tingkat kewilayahan.
Penerangan hukum ini dilaksanakan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan potensi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan administrasi dan keuangan.
Melalui slogan “Kenali Hukum, Jauhi Hukuman”, Kejati Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat dan aparatur pemerintah sebagai mitra pembinaan hukum, bukan semata-mata penegak hukum represif.
Nur Sricahyawijaya menekankan bahwa pemahaman hukum yang baik menjadi kunci utama dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Selama kegiatan berlangsung, para peserta tampak antusias mengikuti pemaparan materi dan aktif mengajukan berbagai pertanyaan seputar potensi risiko hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Diskusi yang berlangsung dinilai memberikan pemahaman praktis bagi aparatur kecamatan dan kelurahan agar lebih berhati-hati serta taat terhadap aturan hukum dalam setiap pengambilan kebijakan dan keputusan administratif.
Diharapkan, pengetahuan hukum yang diperoleh dalam kegiatan ini dapat diterapkan langsung dalam pelaksanaan tugas sehari-hari serta disebarluaskan kepada jajaran aparatur lainnya dan masyarakat.
Para peserta juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan penerangan hukum tersebut, yang dinilai sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran dan literasi hukum aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan.
Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar aparatur pemerintah semakin memahami regulasi yang berlaku dan terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari.
Melalui kegiatan ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang bersih serta bertanggung jawab.
(Dewi)
