KAB. OKI -PALEMBANG, || Dalam konteks keresahan publik yang meluas akibat informasi viral mengenai dugaan konspirasi calo jabatan dan penyimpangan keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Serikat Pemuda dan Masyarakat Sumsel (SPM Sumsel) yang dikordinir oleh Yovi Meitaha mengumumkan pelaksanaan gerakan sosial demokratis berupa aksi demonstrasi yang akan digelar dalam waktu dekat.
Langkah ini bukan hanya bentuk ekspresi rasa tidak puas, melainkan juga manifestasi dari kesadaran kolektif akan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Informasi yang pertama kali muncul melalui unggahan akun Facebook bernama “Rachmat Sutjipto” pada Jumat (02 Januari 2026) telah mencetuskan gelombang kekhawatiran yang mendalam di kalangan masyarakat. Dalam postingannya yang kemudian memicu wacana publik yang intens, diperlihatkan indikasi adanya praktik mediasi tidak sah dalam proses penunjukan kepala sekolah, pengelolaan proyek, serta dugaan akumulasi dana sebesar 1,7 miliar rupiah yang diduga melibatkan oknum pejabat tingkat sekertaris dinas dan kepala bidang di lingkungan Disdik OKI.
Komentar-komentar dari warganet yang menyiratkan keraguan terhadap kapasitas institusi pengawas seperti Inspektorat OKI semakin mempertegas urgensi untuk adanya intervensi yang substansial dari berbagai elemen masyarakat.
“Kita tidak dapat mengedepankan sikap pasif ketika institusi yang seharusnya menjadi tonggak kemajuan pendidikan daerah justru diduga menjadi ladang praktik yang merusak nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial. Praktik yang diduga terjadi bukan sekadar kelalaian individu, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap harapan masyarakat dan masa depan generasi muda yang sedang kita bangun,” tegas Yovi Meitaha dalam konferensi pers yang digelar di kantor sekretariat SPM Sumsel, Palembang.
Dalam pernyataan resmi yang disusun dengan kerangka berpikir yang kritis dan berbasis pada prinsip-prinsip good governance, SPM Sumsel mengemukakan empat tuntutan substansial yang menjadi pijakan gerakan ini:
Pertama, penuntutan terhadap Inspektorat OKI untuk segera melakukan penyelidikan yang komprehensif, objektif, dan transparan, dengan melibatkan unsur independen dari masyarakat sebagai mitra pengawas dalam proses tersebut. Tuntutan ini didasarkan pada pemahaman bahwa institusi pengawas internal pemerintah memiliki peran sentral dalam menjaga integritas sistem birokrasi, sehingga tidak boleh ada ruang bagi praktik yang dapat merusak kredibilitasnya.
Kedua, panggilan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) yang mencakup Kepolisian Resor Kabupaten OKI dan Kejaksaan Negeri OKI untuk membentuk tim investigasi khusus yang memiliki kapasitas teknis dan integritas moral yang tidak diragukan. Tim ini diharapkan dapat melakukan penyelidikan mendalam dengan mengacu pada bukti empiris dan prosedur hukum yang berlaku, tanpa terpengaruh oleh tekanan politik maupun kepentingan kelompok tertentu.
Ketiga, permintaan resmi kepada pihak Disdik OKI untuk memberikan keterangan terbuka dan komprehensif terkait seluruh proses penunjukan kepala sekolah serta pengelolaan anggaran pendidikan di daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi informasi publik yang diamanatkan dalam undang-undang, sebagai bentuk rasa tanggung jawab institusi terhadap masyarakat yang menjadi pemilik kedaulatan.
Keempat, tuntutan akan adanya pembersihan struktural jika dugaan tersebut terbukti benar, termasuk penuntutan pidana yang maksimal bagi pelaku serta evaluasi mendalam terhadap sistem kepegawaian dan pengelolaan keuangan di lingkungan Disdik OKI. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terulangnya praktik serupa dan membangun fondasi yang kokoh bagi sistem pendidikan yang adil dan berkualitas.
Dalam kesempatan yang sama, SPM Sumsel juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah yang telah diambil oleh Forum Masyarakat OKI (FORMMAK OKI) serta tokoh masyarakat Aliaman yang telah mengemukakan pandangan dan saran konstruktif terkait penyelesaian masalah ini. Usulan untuk melakukan pergantian nama-nama yang diusulkan sebagai calon kepala sekolah sebagai bentuk uji objektifitas proses merupakan contoh dari pemikiran yang kritis dan berorientasi pada pencarian kebenaran.
“Kita melihat bahwa gerakan ini bukan hanya tentang menuntut pertanggungjawaban, melainkan juga tentang membangun kesadaran kolektif akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Pendidikan adalah investasi paling berharga bagi masa depan bangsa, sehingga tidak boleh diperjualbelikan untuk kepentingan individu atau kelompok sempit,” tambah Yovi Meitaha dengan nada yang penuh rasa tanggung jawab.
Rencana lokasi dan jadwal pasti aksi demonstrasi akan diumumkan melalui kanal komunikasi resmi SPM Sumsel dalam waktu dekat, dengan memastikan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan akan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tetap menjaga suasana kondusif serta penuh rasa saling menghargai. SPM Sumsel juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, serta pemuda dari berbagai latar belakang untuk bergabung dalam gerakan ini sebagai bentuk kontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang lebih baik.
“Hingga saat ini, kita belum menerima tanggapan resmi yang memadai dari pihak Disdik OKI maupun Inspektorat OKI. Namun, kita tetap berharap bahwa sebelum gerakan ini dilaksanakan, pihak berwenang akan menunjukkan komitmen nyata dengan mengambil langkah-langkah konkrit yang dapat membangun kepercayaan masyarakat kembali. Kita percaya bahwa kebenaran tidak akan pernah terkubur selamanya, dan setiap bentuk ketidakadilan pasti akan menemukan titik temu dengan keadilan,” pungkas Yovi Meitaha pada akhir konferensi pers.
(Wan)
