KEFAMENANU, || Kefamenanu, Sergap – Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) melalui surat resmi kepada DPRD TTU menyatakan kesiapan untuk memberikan seluruh dokumen pendukung dan penjelasan teknis terkait rencana pinjaman daerah. Surat tersebut juga memohon agar DPRD menyelenggarakan Paripurna Khusus dengan agenda pembahasan pinjaman daerah dimaksud.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten TTU, Kristoforus Efi, S.T., membenarkan adanya surat dari Bupati TTU mengenai permohonan pelaksanaan Paripurna Khusus terkait rencana pinjaman daerah. Surat itu berisi permintaan agar DPRD segera membahas pembiayaan sejumlah item kegiatan strategis daerah.
Hal ini disampaikan Kristoforus saat dikonfirmasi wartawan melalui sambungan seluler, Kamis (16/10/2025). Ia menegaskan bahwa surat dari Bupati TTU sudah diterima oleh pihak DPRD. Namun, pembahasan surat tersebut belum dilakukan karena seluruh pimpinan dan anggota DPRD TTU tengah menjalankan tugas kunjungan kerja ke enam kementerian di Jakarta.
“Ya benar, ada surat dari Bupati TTU kemarin dan kami DPRD TTU lagi tugas dan kegiatan di enam kementerian, jadi belum kami bahas bersama pimpinan, pimpinan fraksi, dan pimpinan komisi,” ungkap Kristoforus.
Menurutnya, keputusan untuk menyetujui atau menolak usulan Paripurna Khusus tersebut bukan kewenangan pribadi Ketua DPRD semata, melainkan hasil musyawarah fraksi-fraksi di lembaga legislatif. Ia menegaskan bahwa setiap fraksi memiliki hak suara penuh untuk menentukan sikap terhadap permohonan tersebut.
“Yang punya hak suara ada di masing-masing fraksi, sehingga kita kembalikan kepada pemilik suara untuk kaji dan diskusikan dalam fraksi masing-masing. Akan kami lihat dan kaji setelah kami kembali ke TTU,” tambah Kristoforus.
Kristoforus juga menjelaskan bahwa rencana pinjaman daerah sebagaimana tercantum dalam surat Bupati TTU, akan difokuskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik yang bersifat produktif.
Dalam surat tersebut disebutkan, pinjaman daerah direncanakan untuk mendanai sejumlah proyek strategis seperti pembangunan pasar, sirkuit roadrace, jalan lingkungan, asrama mahasiswa, rumah toko (ruko), objek wisata waterboom, serta fasilitas program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mohon kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara untuk dapat menyelenggarakan paripurna khusus dengan agenda pembahasan Rencana Pinjaman Daerah dimaksud,” demikian bunyi alinea kedua surat tersebut.
Rencana pinjaman daerah ini menjadi perhatian publik karena dianggap penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Beberapa kalangan menilai, jika disetujui, proyek-proyek tersebut dapat membuka lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Namun demikian, sejumlah pihak juga berharap agar DPRD TTU bersikap hati-hati dalam menilai urgensi pinjaman daerah tersebut, mengingat dampaknya terhadap beban fiskal daerah di masa mendatang. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pembahasan diharapkan menjadi prinsip utama.
Proses pembahasan rencana pinjaman ini diperkirakan akan menjadi salah satu agenda penting dalam masa sidang mendatang. Publik pun menantikan bagaimana sikap resmi DPRD TTU setelah seluruh anggota kembali dari tugas luar daerah.
Sebagai lembaga representatif rakyat, DPRD TTU diharapkan dapat mengedepankan kepentingan publik dalam setiap keputusan politiknya, termasuk dalam menyegvtujui atau menolak rencana pinjaman daerah tersebut.
Kristoforus menegaskan, pihaknya akan menjadwalkan rapat internal setelah semua anggota kembali ke Kefamenanu untuk menentukan sikap bersama. “Kita lihat bersama nanti setelah kembali. Prinsipnya semua akan dikaji sesuai aturan dan kepentingan masyarakat TTU,” pungkasnya. ***
