KUPANG, || Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya memperkuat peran sektor jasa keuangan dalam menggerakkan ekonomi daerah, khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang kini tengah menunjukkan tren pertumbuhan positif dan stabil.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan, sektor perbankan memiliki peluang besar untuk mendorong ekonomi NTT melalui pembiayaan produktif di sektor-sektor unggulan. Hal itu ia sampaikan saat bertemu dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) NTT, dan Perbarindo NTT di Kantor OJK NTT, Jumat (17/10).
“NTT punya fondasi ekonomi yang kuat dan tren pertumbuhan yang menggembirakan. Perbankan harus lebih agresif menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor produktif yang berdaya saing, bukan hanya konsumtif,” tegas Dian.
Data menunjukkan, hingga Agustus 2025, aset perbankan di NTT tumbuh 4,04 persen, kredit naik 1,52 persen, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 5,96 persen. Sementara rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (LDR) mencapai 120,37 persen, menandakan tingginya permintaan pembiayaan dari masyarakat dan dunia usaha.
Kendati demikian, rasio kredit bermasalah (NPL) masih berada di angka 4,10 persen, namun menurut OJK masih dalam batas yang dapat dikelola. Dian menilai, hal ini menjadi sinyal bahwa potensi ekspansi pembiayaan masih terbuka lebar jika disertai peningkatan kualitas manajemen risiko dan pengawasan.
Selain sektor keuangan, pariwisata menjadi motor baru ekonomi NTT. Sepanjang 2024, jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara tumbuh pesat, masing-masing 57,64 persen dan 53,78 persen. Dengan lebih dari 1.600 destinasi wisata di 22 kabupaten/kota, perbankan diharapkan berperan aktif dalam membiayai UMKM dan infrastruktur pendukung pariwisata.
Pada Triwulan II 2025, ekonomi NTT tumbuh 5,44 persen, berada di posisi ke-9 secara nasional. Pertumbuhan ini terutama disokong oleh sektor pertanian (1,99 persen), perdagangan (1,62 persen), dan administrasi pemerintahan (0,71 persen). Namun, kredit ke sektor pertanian masih kecil, baru 4,66 persen dari total penyaluran kredit.
“Ini ironi, karena pertanian adalah tulang punggung ekonomi NTT. Perbankan harus turun lebih dalam membantu petani dan pelaku usaha di sektor pangan dan perikanan,” ujar Dian menegaskan.
OJK juga mencatat peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT. Upah Minimum Provinsi (UMP) naik menjadi Rp2.186.826 atau meningkat 2,96 persen, sementara Gini Rasio menurun menjadi 0,315 — lebih baik dari rata-rata nasional 0,375. Capaian ini menunjukkan peningkatan pemerataan ekonomi yang perlu diperkuat dengan akses keuangan yang lebih luas.
Tak hanya itu, potensi ekonomi kelautan NTT juga disorot OJK. Provinsi ini merupakan penghasil rumput laut terbesar kedua di Indonesia dengan kontribusi 15,20 persen terhadap produksi nasional. Potensi lain seperti garam, ikan kerapu, dan lobster juga memiliki nilai ekonomi tinggi jika didukung perbankan melalui pembiayaan berbasis hasil laut.
Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kupang, Dian juga melakukan audiensi dengan Gubernur NTT, Emanuel Melki Laka Lena, di Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (15/10). Keduanya membahas sinergi antara pemerintah daerah dan sektor jasa keuangan dalam memperluas akses keuangan hingga wilayah terpencil dan kepulauan.
Gubernur Melki Laka menyambut baik kolaborasi ini. “Sinergi antara OJK, perbankan, dan pemerintah daerah adalah momentum kebangkitan ekonomi Timur Indonesia. Kita harus memastikan kredit produktif menjangkau petani, nelayan, dan pelaku UMKM di desa-desa,” tegasnya.
Sebagai bagian dari program OJK Mengajar, Dian juga memberikan kuliah umum di Universitas Nusa Cendana, Kamis (16/10), bertema “Perbankan Indonesia: Antara Inovasi, Regulasi, dan Kepercayaan Publik.” Ia menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.
Menurutnya, literasi keuangan digital dan etika ekonomi harus menjadi prioritas pendidikan agar masyarakat NTT mampu menjadi pelaku ekonomi tangguh di masa depan. “Anak muda harus melek finansial dan berani berinovasi, tapi tetap beretika,” ujar Dian.
OJK berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, hingga lembaga pendidikan, demi mewujudkan pembangunan ekonomi yang merata, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia, termasuk NTT.
“Dengan kolaborasi dan kepercayaan, kita bisa menjadikan NTT bukan hanya pintu gerbang timur Indonesia, tapi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” tutup Dian.
(R**)
