KOTA BANDUNG, || Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah menawarkan proyek investasi pembangunan dan revitalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) senilai Rp426,8 miliar kepada pihak swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan pendekatan unsolicited. Proyek ini mencakup pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pemantauan lebih dari 21.067 titik lampu jalan baru di seluruh wilayah kota.
Proyek ini menjadi salah satu dari 10 inisiatif investasi terbaik dalam ajang West Java Investment Challenge (WJIC) 2025 dan dikunjungi langsung oleh para calon investor dalam sesi kunjungan lapangan ke Balai Kota Bandung pada Selasa (23/7). Kunjungan ini menjadi langkah lanjutan untuk penjajakan konkret peluang investasi berbasis layanan publik.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa proyek ini dirancang untuk menjawab kebutuhan penerangan jalan secara merata sekaligus efisien. “Dengan skema KPBU atau bahkan business-to-business, kita ingin semua PJU di Bandung diseragamkan dengan teknologi hemat energi,” ujarnya.
Farhan menjelaskan, proyek ini mencakup pembangunan 21.067 titik PJU baru serta pemeliharaan total 60.000 titik, dengan pendekatan pembayaran berbasis titik layanan dan teknologi terkini. Ia menyebut potensi efisiensi besar, mengingat saat ini Pemkot mengeluarkan Rp88 miliar per tahun untuk listrik dan hingga Rp200 miliar untuk jasa pelayanan.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung melalui Kabid Sarpras, Panji Kharismadi, menyampaikan bahwa proyek ini merupakan bagian dari program strategis “Bandung Caang Utama”, guna mewujudkan kota yang terang, aman, dan ramah lingkungan. “Masih banyak ruas jalan belum memiliki penerangan memadai. Proyek ini jadi jawaban sekaligus peluang investasi,” ujarnya.
Dari sisi teknis, Kota Bandung memiliki total panjang jalan sekitar 1.295,6 km yang terbagi dalam 3.185 ruas jalan kota, 17 ruas jalan nasional, dan 28 ruas jalan provinsi. Berdasarkan data eksisting, dibutuhkan sedikitnya 21.067 unit PJU tambahan untuk mencakup seluruh wilayah belum terlayani.
Panji menambahkan, potensi pendapatan pendukung juga telah dipetakan, termasuk dari reklame di 13 ruas jalan strategis dengan proyeksi konservatif Rp10 miliar per tahun, serta surplus rata-rata dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp200 miliar per tahun, menjadikan proyek ini feasible secara fiskal.
Kepala DPMPTSP Jabar, Dedi Taufik, menyatakan dukungannya terhadap skema KPBU sebagai solusi inovatif di tengah keterbatasan APBD. “Bandung sebagai ibu kota provinsi harus terang dan aman. Ini bisa jadi model investasi layanan publik di daerah,” ujarnya. Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Jabar, Muslimin Anwar, menyambut baik capaian Bandung yang berhasil masuk 10 besar proyek terbaik WJIC dan berharap dapat berlanjut ke West Java Investment Summit pada 18 September mendatang.
(Dewy)
