OGAN KOMERING ILIR, || Senin 14 Juli 2025 pukul 12. 30 WIB, menjadi saksi bisu atas langkah berani Serikat Pemuda dan Masyarakat Sumatera Selatan (SPM). Di Kantor Kejari Ogan Komering Ilir (OKI), Yovi Meitaha, Koordinator SPM, secara resmi menyerahkan laporan lengkap yang mengungkap dugaan korupsi senilai lebih dari Rp3,699.083.250 di Dinas Kesehatan (Dinkes) OKI.
Laporan ini didasari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mengindikasikan adanya kelebihan pembayaran (overpayment) dalam pengelolaan anggaran. Langkah SPM ini bukan sekadar laporan, melainkan seruan lantang untuk penegakan hukum dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Laporan SPM, yang disusun secara sistematis dan komprehensif, tidak hanya mengutip temuan BPK RI, tetapi juga menyertakan bukti-bukti pendukung yang telah dikumpulkan melalui investigasi lapangan yang intensif. Bukti-bukti tersebut, yang saat ini masih dirahasiakan untuk menjaga integritas proses hukum, diyakini cukup kuat untuk mendukung dugaan adanya praktik penyimpangan yang sistematis dan terstruktur.
Bukti-bukti tersebut meliputi ketidaksesuaian dokumen dan transaksi, proses pengadaan yang tidak transparan, pola pembayaran yang mencurigakan, ketidaksesuaian dengan anggaran, dan kelemahan sistem pengendalian internal, sebagaimana tercantum dalam laporan resmi SPM.
Yovi Meitaha, dalam keterangan persnya seusai menyerahkan laporan, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas potensi kerugian negara yang signifikan.
“Temuan BPK RI hanyalah puncak gunung es. Investigasi SPM mengungkap indikasi kuat adanya praktik korupsi yang lebih besar dan terorganisir. Kami menyerahkan bukti-bukti yang kami miliki kepada Kejari OKI dengan harapan agar kasus ini diusut tuntas dan tidak hanya berhenti pada temuan BPK RI,” tegasnya dengan nada yang penuh keyakinan.
SPM mendesak Kejari OKI untuk segera melakukan audit investigatif yang komprehensif dan independen. Hal ini penting untuk mengungkap seluruh jaringan pelaku, mekanisme penyimpangan, dan total kerugian negara yang sebenarnya. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci penting dalam proses hukum ini, agar masyarakat dapat menyaksikan langsung komitmen penegak hukum dalam memberantas korupsi.
Langkah SPM ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Keberanian SPM dalam mengungkap dugaan korupsi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi organisasi masyarakat sipil lainnya untuk berperan aktif dalam mengawal penggunaan anggaran negara.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten OKI maupun Pemerintah Kabupaten OKI terkait laporan yang telah disampaikan oleh SPM. Publik menantikan langkah konkret Kejari OKI dalam merespon laporan tersebut dan memberikan kepastian hukum atas dugaan korupsi yang telah dilaporkan.
(Wan)
