KAB. BEKASI, || Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Aliansi Ormas Bekasi bekerja sama dengan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) merilis hasil survei opini publik mengenai tingkat kepuasan terhadap 100 hari kinerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, S.H., dan Wakil Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja.
Survei ini diumumkan di kantor Sekretariat Aliansi Ormas Bekasi, Kota Legenda Grand Wisata, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Selasa, 10 Juni 2025.
Sebanyak 1.850 responden mengikuti survei yang dilakukan pada 31 Mei–6 Juni 2025, menggunakan platform Google Form yang disebarkan melalui jaringan grup Aliansi Ormas Bekasi.
Ketua Umum Aliansi Ormas Bekasi, HM Zaenal Abidin, didampingi Ketua SMSI Kabupaten Bekasi Doni Ardon, menjelaskan bahwa survei ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan baru di awal masa kepemimpinan mereka.
“Sebanyak 72,9% responden merasa puas, baik sangat puas maupun cukup puas, terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Bekasi dalam 100 hari pertama mereka menjabat,” ujar HM Zaenal Abidin.
Berikut rincian tingkat kepuasan publik:
- Sangat Puas: 3%
- Cukup Puas: 69,9%
- Kurang Puas: 20%
- Tidak Puas: 7,1%
HM Zaenal Abidin menilai angka kepuasan yang cukup tinggi ini bisa disebabkan oleh harapan dan dukungan publik terhadap pasangan pimpinan daerah yang baru memulai program-program kerjanya.
“Ini bukan hanya soal evaluasi, tetapi juga bentuk harapan serta dukungan masyarakat terhadap pemerintahan yang baru,” tambahnya.
Respons Publik terhadap Program Penertiban Bangunan Liar
Survei juga mencatat opini publik terhadap salah satu program prioritas: penertiban bangunan liar di bantaran sungai.
Tingkat persetujuan responden terhadap program ini adalah:
- Sangat Setuju: 75,3%
- Setuju: 15,3%
- Kurang Setuju: 1,2%
- Tidak Setuju: 1,2%
- Tidak Tahu: 7%
Isu Prioritas untuk Lima Tahun ke Depan
Survei turut menghimpun pendapat masyarakat mengenai isu-isu mendesak yang harus ditangani Bupati dan Wakil Bupati Bekasi selama masa jabatan mereka:
- Penataan kawasan SGC dan lingkungan sekitar yang kumuh
- Penertiban lalu lintas dan peningkatan kedisiplinan masyarakat
- Penghapusan pungutan liar dalam ketenagakerjaan
- Penyediaan lapangan kerja tanpa diskriminasi
- Normalisasi tanggul dan sungai
- Perbaikan jalan rusak
- Pemberantasan korupsi dan pungli di pemerintahan
- Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang
- Rotasi-mutasi pejabat yang tidak mendukung kinerja pimpinan baru
- Pembinaan olahraga, khususnya sepak bola daerah
“Masukan ini penting sebagai bahan evaluasi dan perencanaan program kerja pemerintah daerah,” tutup HM Zaenal Abidin.
(Dede Bustomi)
