KAB. KARAWANG, || Pemerintah Kabupaten Bekasi mendukung penuh program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menegaskan bahwa ketahanan pangan menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kabupaten Bekasi. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri acara Panen Raya Jagung Serentak Nasional secara daring yang dipusatkan di Kalimantan Barat, bersama Presiden Prabowo Subianto. Di Kabupaten Bekasi, kegiatan ini berlangsung di Pekarangan Pangan Polres Metro Bekasi, Cikarang Utara, pada Kamis (5/6/2025).
Asep menjelaskan bahwa Kabupaten Bekasi memiliki sekitar 56 ribu hektare lahan pertanian. Namun, dari total tersebut, sekitar 35 ribu hektare belum produktif. Untuk itu, Pemkab Bekasi berencana mengoptimalkan lahan tidak produktif dengan menanam jagung dan komoditas pangan lainnya.
“Ada sekitar 20 ribu hektare lahan tidur yang bisa kita ubah menjadi lahan produktif. Contohnya, tanah di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan bisa digunakan untuk menanam jagung dan tanaman pangan lainnya,” ujarnya.
Selain itu, guna meningkatkan produksi padi dan mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan, Pemkab Bekasi juga menyiapkan sarana dan prasarana berupa sumur satelit di lahan-lahan pertanian yang rawan kekeringan.
“Sumur satelit ini akan membantu mengatasi kekurangan air saat musim kemarau, sehingga pertanian tetap bisa berjalan dan risiko gagal panen bisa ditekan,” tambahnya.
Di sisi lain, akses jalan menuju lahan pertanian juga menjadi perhatian. Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, telah mencanangkan program pembangunan jalan cor beton menuju lahan pertanian untuk memudahkan mobilitas petani.
Lebih lanjut, Asep mengungkapkan bahwa Pemkab Bekasi bersama DPRD saat ini tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Aturan ini nantinya akan memperkuat program ketahanan pangan daerah. Dalam rangka mendukung hal tersebut, Pemkab Bekasi juga menghentikan sementara perizinan pembangunan perumahan.
“Seperti arahan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, Pak Bupati telah diminta untuk menunda sementara perizinan perumahan. Ini penting karena kami ingin menjaga ketahanan pangan jangka panjang,” pungkasnya.
(Dede Bustomi)
