KOTA BANDUNG, || Pemerintah Kota Bandung menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Inggris dalam upaya memperkuat ketahanan terhadap bencana serta meningkatkan literasi keamanan siber bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen membangun kota yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di tengah tantangan urbanisasi modern.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyoroti tingginya kerentanan Kota Bandung terhadap bencana, khususnya gempa bumi akibat keberadaan Sesar Lembang. Meski begitu, ia mengakui bahwa hingga kini belum ada badan khusus yang menangani penanggulangan bencana secara terpadu.
“Bandung adalah kota yang sangat rentan terhadap bencana, tetapi baru sekarang kita membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Selama ini, penanganan kebencanaan—termasuk ular masuk rumah—ditangani oleh Dinas Kebakaran,” ujar Farhan.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam diskusi panel bertajuk “Sesar Lembang: Memperkuat Kesiapsiagaan Multi-Bencana” yang digelar di Kampus Deakin Lancaster Indonesia, Jalan Moh. Toha, Kota Bandung, Kamis (15/5/2025).
Farhan menjelaskan bahwa pendirian BPBD Kota Bandung pada tahun ini merupakan hasil perjuangan panjang antara pihak eksekutif dan legislatif.
“Apapun keinginan eksekutif, kalau legislatif tidak menyetujui, tidak akan terwujud. Baru tahun ini DPRD menyetujui pembentukan BPBD,” tambahnya.
Ia pun berharap kemitraan internasional ini dapat melahirkan aksi nyata, bukan sekadar wacana.
“Membangun kota tangguh bencana harus dimulai dari masyarakat yang tangguh bencana. Saya berharap kolaborasi dengan Pemerintah Inggris ini dapat memperkaya pengetahuan, kapasitas, dan aksi nyata di lapangan.”
Diskusi panel ini juga dihadiri Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste, Matthew Downing. Dalam sambutannya, Downing menekankan pentingnya kemitraan berbasis riset untuk menyusun peta jalan mitigasi risiko bencana jangka panjang, terutama di kawasan Cekungan Bandung yang dihuni lebih dari 8 juta jiwa.
“Kami telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam berbagai sektor—dari pengembangan kota dan pembiayaan hijau, hingga energi terbarukan dan pelatihan bahasa Inggris. Kunjungan ini memperkuat komitmen Inggris untuk mendukung ketahanan dan pertumbuhan berkelanjutan di Indonesia,” ujarnya.
Selain isu kebencanaan, kunjungan Matthew Downing juga menandai peluncuran modul e-learning “Kelas Siber IKM: Bisnis Aman Terlindungi”. Program ini merupakan tindak lanjut dari pelatihan kesadaran keamanan siber yang digelar pada 2023, hasil kolaborasi antara Pemerintah Inggris dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Modul ini dirancang untuk memberikan pemahaman praktis kepada pelaku UMKM mengenai kebersihan siber (cyber hygiene), manajemen kata sandi, pemulihan data, dan perlindungan aset digital—dengan tujuan meningkatkan daya tahan terhadap ancaman digital yang semakin kompleks.
Downing juga menghadiri lokakarya Program APEX yang diselenggarakan oleh International Finance Corporation (IFC), dengan dukungan pendanaan dari Departemen Keamanan Energi dan Nol Bersih Inggris (DESNZ). Program ini bertujuan untuk memperkuat perencanaan kota hijau dan aksi iklim di wilayah Jawa Barat.
(Inka Iqsabela A)
