KAB. OKI, || Desa Pedamaran V, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, masih menjadi sorotan. Konflik agraria antara warga dan PT Persada Sawit Makmur (PT PSM) terus berlanjut, meskipun upaya mediasi oleh Pemerintah Kabupaten OKI tengah berlangsung. Permasalahan utama tetap berpusat pada tumpang tindih klaim lahan antara lahan garapan warga dan Hak Guna Usaha (HGU) PT PSM.
Fokus utama saat ini adalah peninjauan lahan yang dilakukan dari tanggal 8 hingga 10 Mei 2025. Tim mediasi gabungan, yang terdiri dari unsur kepolisian, perwakilan pemerintah daerah (Dinas Pertanahan OKI, dipimpin Hadi Kabid Pertanahan; Kantor Pertanahan/ATR/BPN Kabupaten OKI; Badan Kesbangpol OKI; DPMPTSP OKI; Dinas Perkebunan dan Peternakan OKI; Dinas PUPR OKI), kepala Desa Pedamaran V,Kepala Desa Cinta jaya,perwakilan PT PSM, dan Kordinator SPMS (Yopi Metteha), melakukan verifikasi lapangan secara intensif di area HGU PT PSM.
Metode verifikasi yang digunakan adalah penentuan koordinat empat titik untuk setiap lahan yang disengketakan.
Perbedaan persepsi atas lahan yang masuk dalam HGU menjadi sorotan utama. Adi dari Dinas Pertanahan OKI menekankan perlunya verifikasi koordinat yang akurat:
‘Ini tidak bisa kita perkirakan dengan lisan, kita harus tahu di mana titik koordinatnya, yang mana masuk HGU, yang mana tidak.’
Namun, Juni, seorang warga yang lahannya diduga masuk dalam HGU, memberikan perspektif yang berbeda:
‘Kalau kau tanya mana yang masuk HGU, ya tanah saya ini masuk HGU, tapi belum ada ganti rugi ataupun kerohiman dari dulu sampai sekarang. Kalau memang sudah ganti rugi, siapa yang menerimanya, siapa yang mengambilnya?’
Hasil peninjauan lahan akan menjadi dasar bagi langkah selanjutnya dalam proses mediasi. Pemerintah Kabupaten OKI berkomitmen untuk menyampaikan temuan secara transparan kepada semua pihak.
Serikat pemuda Dan masyarakat Sumsel (SPMS), melalui Yopi Metteha, mengapresiasi upaya mediasi, namun mendesak tindakan konkret dan penyelesaian yang adil. Mereka kembali meminta penghentian sementara aktivitas PT PSM di lahan yang disengketakan hingga tercapainya kesepakata.
“Kami berharap mediasi ini menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan,” tegas Yopi.
Keberhasilan mediasi ini sangat bergantung pada hasil peninjauan lahan dan kemampuan semua pihak untuk mencapai kesepahaman. Transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik agraria ini dan menjaga harmoni sosial di wilayah tersebut. Perkembangan selanjutnya akan terus dipantau.
(Wan)
