KOTA TASIKMALAYA || Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Kerajinan Tasikmalaya (Satpel PIK) terus memberikan pelayanan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya dalam pemanfaatan gedung dan kios untuk menunjang aktivitas industri kerajinan masyarakat.
Pengelolaan fasilitas tersebut mencakup lima bangunan gedung, enam IKM, serta sejumlah kios dan ruang usaha yang disewakan kepada pelaku usaha dengan tarif bervariasi, mulai Rp475.000 hingga Rp18 juta per tahun, menyesuaikan ketentuan dan luas tempat yang digunakan.
Koordinator Satpel PIK Tasikmalaya, Roni Supriadi, mengatakan bahwa pihaknya menjalankan fungsi pelayanan di bidang industri, terutama memfasilitasi masyarakat Tasikmalaya yang ingin mengembangkan hasil karya dan produk UMKM melalui penyewaan gedung maupun kios.
Menurutnya, pembayaran sewa diberikan kelonggaran dengan mekanisme dua kali pembayaran dalam satu tahun. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan beban pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran.
“Kami di sini sifatnya memberikan pelayanan di bidang industri, khususnya hasil karya UMKM masyarakat Tasikmalaya. Untuk sewa gedung dan kios, tarifnya mulai Rp475 ribu sampai Rp18 juta per tahun dan bisa dibayar dua kali untuk meringankan penyewa,” ujar Roni.Kamis 12/11/2026/
Ia juga berharap para pelaku UMKM dapat mengikuti prosedur penyewaan dan terbuka dalam menjalin komunikasi dengan petugas apabila menghadapi kendala pelayanan.
Sementara itu, Dedi Suherman, petugas pemungut sewa pada satuan pelayanan, menjelaskan bahwa dirinya mendapat tugas melakukan penagihan sewa gedung dan kios kepada para penyewa.
Dalam pelaksanaannya, pembayaran dapat dilakukan melalui petugas dengan bukti kuitansi maupun penyetoran langsung melalui Bank BJB.
“Kami ditugaskan sebagai petugas penagih sewa kios dan gedung. Setiap pembayaran diberikan bukti setoran, baik menggunakan kuitansi maupun melalui Bank BJB. Kami juga siap membantu apabila penyewa mengalami kendala dalam proses pembayaran,” jelas Dedi.
Berdasarkan keterangan pengelola, aset yang dimanfaatkan tersebut merupakan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penerimaan sewanya disetorkan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat.
Adapun tarif pemanfaatan aset mengacu pada ketentuan peraturan daerah dengan besaran yang disebutkan sebesar Rp25.000 per meter persegi.
Proses permohonan pemanfaatan gedung dan kios dilakukan melalui pengajuan oleh calon penyewa kepada pihak pelayanan pada awal tahun.
Pengelolaan aset tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, tetapi juga menjadi sarana pengembangan usaha, promosi produk, dan peningkatan daya saing industri kerajinan lokal.
Dengan pelayanan yang transparan, mekanisme pembayaran yang jelas, serta pengawasan administrasi yang tertib, fasilitas milik pemerintah diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM dan masyarakat Tasikmalaya.
(Udan)
