KOTA PEMATANGSIANTAR, SUMUT, || Persoalan dugaan parkir liar dan tunggakan retribusi parkir yang disebut mencapai miliaran rupiah menjadi sorotan masyarakat Kota Pematangsiantar. Kondisi tersebut memunculkan desakan kepada Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub), bahkan mempertimbangkan pencopotan jabatan apabila ditemukan kelalaian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Desakan tersebut disampaikan seorang warga yang akrab disapa Iman. Ia menilai pengelolaan dan pengawasan parkir perlu mendapat perhatian serius karena sektor tersebut memiliki potensi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Iman, masih adanya dugaan praktik parkir liar di sejumlah titik serta persoalan tunggakan retribusi menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan parkir di lingkungan Dishub Kota Pematangsiantar.
“Harapan kami, Wali Kota Pematangsiantar yang saat ini dipimpin Wesly Silalahi dapat mengevaluasi kinerja Kadishub. Jika memang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal, perlu ada tindakan tegas,” ujar Iman.
Ia menambahkan, potensi pendapatan dari sektor parkir seharusnya dapat dikelola secara transparan, tertib, dan akuntabel. Pengawasan terhadap titik-titik parkir resmi maupun aktivitas parkir di lapangan dinilai penting agar tidak merugikan masyarakat maupun pendapatan daerah.
“Kalau dugaan parkir liar masih terjadi dan tunggakan retribusi disebut mencapai miliaran rupiah, tentu kinerja Dinas Perhubungan patut dievaluasi. Wali Kota harus berani mengambil tindakan serius,” tegasnya.
Di sisi lain, persoalan tersebut juga membutuhkan penjelasan resmi dari Dinas Perhubungan. Klarifikasi mengenai jumlah tunggakan, status titik parkir, mekanisme pemungutan retribusi, serta langkah pengawasan diperlukan agar persoalan tidak hanya berkembang menjadi tudingan tanpa kejelasan.
Evaluasi juga perlu didasarkan pada data penerimaan dan setoran retribusi, termasuk penelusuran terhadap kemungkinan kendala administratif maupun pelaksanaan di lapangan.
Masyarakat berharap Pemerintah Kota Pematangsiantar segera melakukan pembenahan tata kelola perparkiran demi meningkatkan PAD sekaligus memberikan kenyamanan dan kepastian pelayanan bagi pengguna jalan.
Desakan ini diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mewujudkan Kota Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras.
(S. Hadi Purba/Red)
