KAB. TASIKMALAYA, || Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mulai menjajaki skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Langkah tersebut ditandai dengan pembukaan kegiatan Diseminasi Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur yang dihadiri Bupati Tasikmalaya Dr. H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP., bersama Wakil Bupati H. Asep Sopari Al-Ayubi, S.P., M.I.P., di Aula Wiradadaha Bappelitbangda, Kamis (12/11/2026).
Melalui skema KPBU, pemerintah daerah memiliki peluang menjalin kerja sama dengan badan usaha untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur. Skema ini diharapkan dapat membantu pemerintah memperluas sumber pembiayaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Bupati Cecep menegaskan bahwa KPBU tidak boleh hanya dipandang sebagai upaya mencari sumber pendanaan di luar APBD. Menurutnya, kerja sama tersebut harus memberikan nilai tambah melalui efisiensi pembangunan, pengelolaan proyek yang lebih baik, serta peningkatan manfaat bagi masyarakat.
“Saya ingin menegaskan bahwa KPBU bukan semata-mata tentang mencari sumber pembiayaan di luar APBD. Lebih dari itu, KPBU harus menjadi instrumen untuk meningkatkan efisiensi pembangunan serta memperbaiki kualitas pelayanan publik,” tegas Cecep.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah mulai menginventarisasi dan memetakan kebutuhan infrastruktur di masing-masing sektor. Pemetaan tersebut diperlukan agar proyek yang ditawarkan melalui skema KPBU benar-benar memiliki tingkat urgensi tinggi, memberikan manfaat luas, dan memungkinkan untuk dikerjasamakan dengan badan usaha.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian untuk dikaji lebih lanjut di antaranya penerangan jalan umum (PJU), pasar, dan rumah sakit. Ketiga sektor tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian dalam upaya meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Meski demikian, penerapan KPBU membutuhkan kajian komprehensif, terutama menyangkut kelayakan proyek, pembagian risiko antara pemerintah dan badan usaha, kemampuan pembiayaan, serta manfaat jangka panjang bagi daerah.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa kerja sama yang dibangun tidak menimbulkan beban fiskal yang berlebihan dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan.
Dengan demikian, KPBU diharapkan tidak sekadar menjadi alternatif pembiayaan, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan yang transparan, terukur, dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya secara daring, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, para pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, serta sejumlah narasumber yang mengikuti kegiatan secara daring.
Melalui diseminasi ini, Pemkab Tasikmalaya diharapkan dapat mengidentifikasi proyek-proyek prioritas yang berpotensi dikembangkan melalui skema KPBU, sehingga keterbatasan APBD tidak menjadi satu-satunya hambatan dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik.
(Rzl)
