KAB. MAJALENGKA, || Pemerintah Provinsi Jawa Barat membangun 21 unit rumah bagi masyarakat terdampak bencana pergeseran tanah dan kebakaran di Desa Pajajar, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan kondisi sosial masyarakat sekaligus memberikan kepastian hunian yang layak, aman, dan nyaman bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Pembangunan rumah tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi, dalam kegiatan Abdi Nagri Menyulam Hari-Ngaprak Lembur #3 yang berlangsung di Desa Pajajar, Jumat (6/11/2026).
Menurut Dedi, pembangunan 21 unit rumah merupakan bentuk kepedulian dan komitmen Pemprov Jabar dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana agar dapat kembali menjalani kehidupan secara lebih baik.
“Pembangunan rumah ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan kembali hunian yang layak, aman, dan nyaman,” ujar Dedi.
Ia menjelaskan, pembangunan tersebut akan dilaksanakan secara bergotong royong dengan melibatkan gabungan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jabar melalui program Poe Ibu.
Skema kolaborasi lintas perangkat daerah ini diharapkan memperkuat keterlibatan pemerintah dalam proses pemulihan masyarakat, sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial.
Tidak hanya membangun kawasan hunian, Pemprov Jabar juga merencanakan integrasi lokasi tersebut dengan kawasan Desa Kampung Budaya Sunda. Konsep ini diharapkan mampu menggabungkan kebutuhan tempat tinggal dengan pelestarian budaya lokal serta pengembangan potensi sosial dan ekonomi masyarakat.
Dedi menegaskan, integrasi tersebut merupakan upaya membangun lingkungan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan kemandirian masyarakat.
“Integrasi dengan Desa Kampung Budaya Sunda diharapkan turut memperkuat identitas budaya lokal serta menciptakan lingkungan masyarakat yang harmonis, produktif, dan berdaya,” ujarnya.
Meski demikian, pembangunan hunian bagi korban bencana membutuhkan perhatian menyeluruh. Aspek keamanan lokasi dari potensi pergeseran tanah, kualitas konstruksi, ketersediaan air bersih, sanitasi, akses jalan, serta fasilitas dasar lainnya harus menjadi prioritas.
Pemerintah juga perlu memastikan proses pembangunan berjalan transparan, tepat sasaran, dan melibatkan warga penerima manfaat. Hal ini penting agar rumah yang dibangun benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat serta memberikan perlindungan jangka panjang dari risiko bencana.
Melalui kegiatan Abdi Nagri Menyulam Hari-Ngaprak Lembur #3, Pemprov Jabar berharap sinergi pembangunan hunian, penguatan budaya, dan pemberdayaan masyarakat dapat mempercepat pemulihan warga terdampak sekaligus mendorong Desa Pajajar menjadi kawasan yang tangguh, produktif, dan sejahtera.
(Dian)
