KAB. TASIKMALAYA, || Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya memperkuat upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui transformasi digital, integrasi basis data, serta sinergi lintas sektor. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil retribusi diminta lebih inovatif dalam menggali sumber pendapatan baru, mendata kembali objek retribusi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Arahan tersebut disampaikan Bupati Tasikmalaya, Dr. H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP., saat menghadiri Rapat Koordinasi Penyelarasan Program Kerja Pengelolaan Pendapatan Daerah di Aula Pendopo Baru, Kamis (5/11/2026).
Mengusung tema Optimalisasi PAD melalui Transformasi Digital, Integrasi Basis Data, dan Sinergi Lintas Sektor, rapat tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam meningkatkan penerimaan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Cecep menegaskan bahwa optimalisasi PAD tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan angka penerimaan. Pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa pemungutan retribusi dilakukan secara sah, transparan, dan diimbangi dengan pelayanan yang berkualitas.
“Setiap SKPD penghasil retribusi, saya instruksikan untuk berinovasi menggali potensi baru, memetakan kembali objek retribusi yang belum terdata, serta memperbaiki kualitas layanan agar masyarakat merasa puas dan ikhlas membayar retribusi demi kemajuan fasilitas daerah,” ujar Cecep.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan aset milik pemerintah daerah agar tidak sekadar tercatat sebagai kekayaan daerah, tetapi benar-benar memberikan kontribusi terhadap pendapatan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Pastikan pemanfaatan aset daerah berbanding lurus dengan manfaat bagi kas daerah,” tegasnya.
Namun, upaya meningkatkan PAD perlu disertai pengawasan yang kuat. Pendataan objek retribusi, penetapan tarif, mekanisme pemungutan, hingga penyetoran penerimaan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Transformasi digital juga diharapkan mampu mempersempit potensi kebocoran, mengurangi kesalahan administrasi, serta mencegah praktik pungutan yang tidak sesuai ketentuan.
Di sisi lain, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa peningkatan target penerimaan tidak justru membebani masyarakat maupun pelaku usaha. Kualitas pelayanan, kepastian tarif, kemudahan pembayaran, dan keterbukaan informasi menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan publik.
Bupati Cecep menegaskan, PAD yang dihimpun secara sah harus kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pembangunan dan peningkatan pelayanan dasar.
“Setiap rupiah PAD yang berhasil kita himpun secara sah, akan menjadi bekal langsung untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak, memperbaiki puskesmas, dan menyekolahkan anak-anak generasi penerus kita,” katanya.
Karena itu, keberhasilan optimalisasi PAD semestinya tidak hanya diukur dari meningkatnya penerimaan daerah, tetapi juga dari sejauh mana hasilnya diwujudkan dalam pembangunan yang merata dan pelayanan publik yang semakin baik.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, para Asisten Daerah, kepala SKPD, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, Kepala Kantor Pertanahan, para camat se-Kabupaten Tasikmalaya, direktur BUMD, Ketua APDESI, serta tamu undangan lainnya.
Sinergi seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Tasikmalaya sekaligus memastikan pengelolaan pendapatan daerah berjalan transparan, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
(Rzl)
