OPINI, || Kita tidak lagi kekurangan informasi. Kita justru tenggelam di dalamnya. Semakin berlimpah informasi yang tersedia, semakin sulit menentukan mana yang akurat. Inilah konsekuensi banjir informasi tanpa verifikasi yang memadai.
Produksi informasi yang difasilitasi teknologi telah meningkatkan volume dan keragamannya. Di sisi lain, bercampurnya informasi terverifikasi dengan informasi yang belum jelas kebenarannya menimbulkan kebingungan di ruang publik.
Layar gawai dipenuhi informasi yang datang silih berganti. Apa yang terlihat belum tentu sepenuhnya benar, dan apa yang viral belum tentu faktual. Kemajuan kecerdasan buatan memudahkan produksi informasi, tetapi tanpa tanggung jawab etika juga membuka peluang munculnya informasi artifisial.
Fenomena inilah yang dibaca Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) sebagai ancaman serius bagi nalar publik. Dampaknya mulai terasa secara sosial. Arus informasi yang tidak tersaring berpotensi menurunkan kepercayaan antarwarga. Ruang publik menjadi lebih bising dibandingkan informatif.
Bagi JWI, persoalan utama bukan pada ketersediaan informasi, melainkan pada kemampuan menyaring dan memahami informasi. Setiap orang memiliki kesempatan menjadi produsen informasi, tetapi tidak semua memiliki sumber daya untuk melakukan verifikasi. Akibatnya, volume informasi meningkat, sementara kejernihan makna belum tentu mengikutinya.
Dalam konteks inilah peran media arus utama menemukan relevansinya kembali. Secara historis, media hadir sebagai penjernih informasi. Fungsinya tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga melakukan edukasi publik, kontrol sosial, dan menjaga kohesi sosial.
JWI menegaskan, media dikelola oleh sumber daya manusia profesional yang bekerja berpedoman pada kode etik jurnalistik. Proses pemberitaan meliputi verifikasi, konfirmasi, cek silang, dan penyuntingan sebelum disebarluaskan. Tahapan tersebut menjadi pembeda antara kerja jurnalistik dan produksi konten bebas di media sosial.
Media sosial memang memiliki karakteristik berbeda. Platform tersebut menawarkan kecepatan, kedekatan, dan daya hibur yang tinggi. Sebagian masyarakat merasa lebih nyaman di sana karena sifatnya yang lebih interaktif. Namun kecepatan tidak selalu sejalan dengan akurasi.
Ujian bagi media arus utama adalah menjaga keseimbangan antara tetap relevan dan mempertahankan standar verifikasi. JWI melihat, jika sepenuhnya mengikuti pola sensasi demi mengejar klik dan algoritma, fungsi penjernihan informasi dapat melemah dan kepercayaan publik berpotensi menurun.
Sebaliknya, jika media konsisten pada fungsinya sebagai sumber informasi terverifikasi, konsekuensinya tidak selalu tampil paling ramai atau viral. Namun konsistensi tersebut menjadi modal membangun kepercayaan jangka panjang. Bagi JWI, kepercayaan tidak terbentuk dari sensasi sesaat, melainkan dari akurasi yang dijaga berkelanjutan.
Bagi masyarakat, diperlukan sikap selektif dan kritis. Tidak semua informasi perlu segera disebarluaskan, dan tidak semua yang menarik secara emosional memiliki dasar faktual yang kuat. Kemampuan memilah informasi menjadi keterampilan penting.
Pada akhirnya, di tengah derasnya arus informasi, tugas jurnalisme bukan menambah volume, melainkan membantu publik memahami konteks dan makna. Informasi boleh berlimpah, tetapi empati dan nalar tetap perlu dijaga. Menyaring sebelum berbagi dan bertanya sebelum percaya adalah langkah sederhana untuk menjaga ruang informasi tetap sehat. Ikhtiar merawat nalar publik ini menjadi komitmen Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Kabupaten Nagan Raya kususnya dan jajaran JWI di Seluruh Nusantara pada umumnya dalam menjaga marwah jurnalisme yang bertanggung jawab.
(Oleh: M. Adhar)
