KUPANG, || Kolaborasi antara Komunitas Kita Bersaudara Maumere (KKBM) Kupang dan Pemerintah Kota Kupang kembali diwujudkan melalui pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sebanyak 78 warga KKBM mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar di kompleks RSUD S.K. Lerik, Sabtu (19/9/2026).
Kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan pemeriksaan kesehatan umum, tetapi juga Tes IVA bagi perempuan, konsultasi psikologi, serta seminar mengenai bullying dan penggunaan internet secara bijak bagi anak, pelajar, dan mahasiswa.
Direktris RSUD S.K. Lerik, dr. Maria Veronica Ivonny Dandao Ray, M.Kes., yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang dr. Retnowati, M.Kes., mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi pelayanan kesehatan berbasis masyarakat.
Menurut Ivonny, masyarakat Kota Kupang, termasuk warga diaspora Maumere yang berada di bawah KKBM, tidak perlu ragu memanfaatkan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia di RSUD S.K. Lerik.
Ia juga memperkenalkan salah satu kebijakan Pemkot Kupang berupa layanan IGD gratis bagi warga yang menghadapi kondisi kegawatdaruratan medis tetapi terkendala kepesertaan BPJS maupun administrasi kependudukan.
Program tersebut didukung dana talangan kegawatdaruratan sebesar Rp3 miliar per tahun yang dialokasikan Pemerintah Kota Kupang untuk penanganan pasien dalam kondisi darurat.
“Pasien dalam kondisi gawat darurat akan ditangani terlebih dahulu. Persoalan administrasi dapat diurus kemudian,” jelas Ivonny.
Namun, ia menegaskan layanan tersebut diperuntukkan bagi kondisi medis yang benar-benar membutuhkan penanganan kegawatdaruratan, bukan untuk keluhan ringan maupun pemeriksaan rutin.
Program itu menyasar antara lain warga kurang mampu, masyarakat yang belum memiliki BPJS Kesehatan, peserta BPJS yang kepesertaannya tidak aktif, maupun warga yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap.
KKBM Jadi Jembatan Pelayanan
Ketua KKBM Kupang, Agustinus Bajo, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa organisasi masyarakat dapat mengambil peran sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam bidang pelayanan sosial.
Ia menjelaskan, KKBM merupakan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial dan kemasyarakatan sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat asal Maumere, Kabupaten Sikka, yang berada di Kota Kupang.
“Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap kesehatan warga KKBM sekaligus membangun kerja sama yang lebih dekat dengan pemerintah,” katanya.
Agustinus mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Kupang, Dinas Kesehatan, RSUD S.K. Lerik, Puskesmas Sikumana dan Puskesmas Oebobo, Ikatan Psikolog Klinis Kota Kupang serta Yayasan Cita Madani.
Menurutnya, sinergi lintas lembaga tersebut penting agar kegiatan pelayanan masyarakat tidak berhenti pada satu kegiatan, tetapi dapat dikembangkan secara berkelanjutan.
Kegiatan pemeriksaan kesehatan kali ini merupakan agenda kedua yang diprakarsai KKBM Kupang melalui bidang kesehatan perempuan dan anak. Sebelumnya, kegiatan serupa dilaksanakan di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang.
Tidak Hanya Pemeriksaan Kesehatan
Selain pemeriksaan kesehatan dan Tes IVA, warga juga mendapatkan ruang untuk berkonsultasi mengenai persoalan psikologis.
Materi tentang bullying menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan tersebut. Peserta diajak memahami dampak perundungan sekaligus pentingnya penggunaan internet secara sehat dan bijak, terutama bagi anak-anak dan kalangan pelajar.
Kegiatan juga diramaikan dengan pemasaran sejumlah produk UMKM milik anggota KKBM Kupang.
Ivonny berharap model kolaborasi semacam itu terus dikembangkan sehingga pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
“Kami berterima kasih kepada KKBM Kupang yang telah memilih berkolaborasi dengan Pemkot Kupang melalui RSUD S.K. Lerik. Kami mengajak warga diaspora Maumere di Kota Kupang untuk memanfaatkan fasilitas dan layanan kesehatan yang tersedia,” ujarnya.
Program pelayanan kesehatan Pemkot Kupang tersebut sebelumnya juga mendapat apresiasi dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Maluku-Nusa Tenggara yang digelar Kementerian Dalam Negeri pada 17 September 2026.
(Desy)
