KAB. MAJALENGKA, || Data sebanyak 776 warga belajar yang tercatat di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Rahayu, Desa Sanghiyang, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, menjadi sorotan. Jumlah tersebut memunculkan pertanyaan mengenai validitas data peserta didik serta kesesuaiannya dengan kondisi warga belajar yang benar-benar aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) Tahun Pelajaran 2025–2026.
Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah tersebut terdiri dari 609 warga belajar Paket C dan 167 warga belajar Paket B. Angka yang cukup besar untuk sebuah lembaga pendidikan nonformal di wilayah pedesaan itu dinilai perlu ditelusuri melalui verifikasi dan validasi faktual agar tidak menimbulkan persoalan dalam administrasi maupun pengelolaan bantuan pendidikan.
Rinciannya, pada program Paket C tercatat kelas 10 sebanyak 378 orang, kelas 11 sebanyak 32 orang, dan kelas 12 sebanyak 199 orang. Dengan demikian, total warga belajar Paket C mencapai 609 orang.
Sementara pada program Paket B, tercatat kelas 7 sebanyak 136 orang, kelas 8 sebanyak 15 orang, dan kelas 9 sebanyak 16 orang. Totalnya mencapai 167 orang.
Jika kedua program tersebut dijumlahkan, terdapat 776 warga belajar yang tercatat dalam data yang diperoleh.
Besarnya angka tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat dan pemerhati pendidikan, terutama terkait keberadaan peserta didik, keaktifan mengikuti pembelajaran, serta kesesuaian antara data administrasi dengan pelaksanaan KBM di lapangan.
Salah seorang sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengatakan, data tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh oleh instansi berwenang.
“Jumlah 776 siswa untuk tingkat PKBM di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Banjaran tentu sangat mencolok. Perlu ada audit faktual di lapangan, apakah ratusan nama yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) itu benar-benar warga belajar aktif atau sekadar data yang tidak sesuai kondisi sebenarnya,” ujarnya, Senin (16/11/2026).
Pengurus Akui Masih Ada Proses Konfirmasi Data
Di tengah munculnya sorotan tersebut, pengurus PKBM Bina Rahayu, Bu Lela, memberikan penjelasan mengenai kondisi pendataan warga belajar.
Menurutnya, data jumlah warga belajar yang ada saat ini belum sepenuhnya selesai dikonfirmasi. Pihak lembaga masih melakukan penelusuran terhadap sejumlah warga belajar beserta keluarganya.
Ia menjelaskan, terdapat beberapa nama yang perlu diperbarui karena warga belajar bersangkutan telah meninggal dunia maupun pindah alamat.
“Jumlah WB belum utuh semua, masih dalam proses konfirmasi dengan WB dan keluarganya. Ada yang meninggal dan pindah alamat. Sekarang ada verval dari Dinas Pendidikan, Inspektorat dan BPK ada di Majalengka. Alhamdulillah ada peningkatan pembenahan administrasi,” demikian penjelasan Bu Lela.
Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dalam penelusuran persoalan ini. Namun, diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai jumlah data yang masih dalam proses konfirmasi, jumlah warga belajar yang benar-benar aktif, serta hasil pembaruan administrasi yang telah dilakukan pihak lembaga.
Validitas Dapodik Perlu Dipastikan
Sebagaimana diketahui, data peserta didik dalam Dapodik merupakan salah satu komponen penting dalam administrasi pendidikan. Data tersebut menjadi dasar perencanaan, pendataan, serta berbagai kebijakan dan penyaluran bantuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam konteks pendidikan kesetaraan, validitas data warga belajar juga berkaitan dengan perhitungan dan penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) serta program bantuan pendidikan lainnya, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP).
Karena itu, apabila ditemukan ketidaksesuaian data, diperlukan pemeriksaan untuk memastikan penyebabnya, termasuk kemungkinan adanya data yang belum diperbarui, peserta didik yang sudah tidak aktif, atau pencatatan yang tidak sesuai kondisi faktual.
Apabila nantinya ditemukan bukti adanya kesengajaan memanipulasi data untuk memperoleh keuntungan atau bantuan secara tidak sah, persoalan tersebut tentu harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dugaan tersebut tidak dapat disimpulkan tanpa hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka bersama Inspektorat Daerah dapat memastikan proses verifikasi dan validasi dilakukan secara objektif, transparan, serta menyeluruh, termasuk memeriksa keberadaan warga belajar dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
Hasil pemeriksaan diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai status 776 warga belajar yang tercatat, sekaligus memastikan tata kelola pendidikan kesetaraan berjalan sesuai ketentuan.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting agar program pendidikan kesetaraan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan, bukan sekadar memenuhi pencatatan administrasi.
SERGAP.CO.ID akan terus membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi pengelola PKBM Bina Rahayu maupun instansi terkait guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan sesuai fakta.
(Time)






