KAB. CIREBON, || Pemerintah Kabupaten Cirebon resmi membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan Open House Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 1 Tahun Ajaran 2026/2027, Jumat (31/7/2026). Pembukaan yang dipimpin langsung Bupati Cirebon, Imron, menandai dimulainya kegiatan belajar mengajar bagi siswa baru yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di fasilitas pendidikan permanen yang disiapkan pemerintah.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus menjadi strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui layanan pendidikan yang lebih inklusif. Kehadiran sekolah tersebut diharapkan mampu memberikan kesempatan belajar yang setara bagi anak-anak yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi.
Bupati Cirebon, Imron, mengatakan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari program strategis pemerintah untuk memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan tanpa memandang latar belakang ekonomi.
“Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem,” ujar Imron.
Menurutnya, pendidikan merupakan instrumen utama dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan layanan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter peserta didik.
“Program ini merupakan upaya nyata pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan yang berkualitas. Kami ingin sekolah ini menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas, berkarakter, mandiri, dan berakhlak mulia,” katanya.
Imron menambahkan, para siswa akan memperoleh pendampingan secara menyeluruh selama mengikuti proses pendidikan. Pendampingan tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan akademik maupun karakter peserta didik.
Sementara itu, Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial RI, Suratna Kuswanti, yang hadir mewakili Kementerian Sosial RI, menyatakan bahwa Sekolah Rakyat merupakan implementasi mandat Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan.
“Kehadiran Sekolah Rakyat merupakan bagian dari mandat Presiden Republik Indonesia untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Ini bukan sekadar membangun sekolah, tetapi membangun harapan dan menyiapkan generasi masa depan yang tangguh, mandiri, serta berdaya saing,” ujar Suratna.
Di sisi lain, pelaksanaan Sekolah Rakyat juga menjadi perhatian masyarakat karena keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan, tenaga pendidik, kurikulum, serta keberlanjutan dukungan pemerintah. Sejumlah kalangan berharap program tersebut tidak hanya berhenti pada pembangunan sarana fisik, tetapi juga diikuti dengan peningkatan mutu pembelajaran, pendampingan siswa, serta evaluasi berkelanjutan agar tujuan mengurangi kesenjangan pendidikan benar-benar tercapai.
Melalui penyelenggaraan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1, Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Program ini diharapkan menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak generasi yang memiliki daya saing, karakter kuat, serta mampu keluar dari lingkaran kemiskinan melalui pendidikan.
Dengan dimulainya MPLS Tahun Ajaran 2026/2027, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang tidak hanya membuka akses belajar, tetapi juga memberikan harapan baru bagi anak-anak dan keluarganya untuk meraih masa depan yang lebih baik melalui pendidikan yang berkualitas.
(Agus Subekti)
