KOTA BANDUNG, || Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya memperkuat layanan kesehatan jiwa melalui peningkatan kapasitas tenaga psikolog klinis di puskesmas dan rumah sakit. Upaya tersebut diwujudkan melalui Workshop Penguatan Kompetensi Psikolog Klinis Puskesmas dan Rumah Sakit dalam Praktik dan Peran sebagai Pembimbing Klinis Lapangan yang digelar di UPTD Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Sabtu (18/7/2026).
Kegiatan yang diikuti perwakilan psikolog klinis dari puskesmas dan rumah sakit di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat itu bertujuan meningkatkan kompetensi profesional sekaligus memperkuat peran psikolog sebagai pembimbing klinis lapangan agar pelayanan kesehatan jiwa semakin berkualitas dan mudah dijangkau masyarakat.
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, Samantha Dewi Erwan Setiawan, mengatakan peningkatan kompetensi tenaga psikolog menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan kesehatan yang komprehensif, terutama di tengah meningkatnya perhatian terhadap isu kesehatan mental.
“Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua, khususnya bagi Ibu dan Bapak yang menjadi perwakilan rumah sakit maupun puskesmas di kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Selamat mengikuti workshop dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir,” ujar Samantha.
Menurutnya, psikolog klinis memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan, edukasi, serta penanganan berbagai persoalan kesehatan jiwa yang kini semakin kompleks. Karena itu, peningkatan kompetensi diharapkan mampu memperkuat kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan jiwa tidak boleh bersifat pasif. Psikolog klinis, kata dia, harus hadir langsung di tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan dan edukasi.
“Psikolog klinis bukan menunggu masyarakat datang. Psikolog klinis yang harus datang ke masyarakat, berkeliling. Karena itu kompetensi psikolog klinis menjadi sangat relevan, bukan untuk mencari zona nyaman,” tegas Herman.
Ia mengungkapkan, Jawa Barat masih menghadapi sejumlah tantangan sosial yang berpotensi memengaruhi kesehatan mental masyarakat. Berdasarkan data pemerintah, angka kemiskinan di Jawa Barat mencapai 6,78 persen, sedangkan tingkat pengangguran berada di angka 6,64 persen. Kondisi tersebut tersebar di 27 kabupaten/kota, 627 kecamatan, 5.312 desa, dan 645 kelurahan.
Menurut Herman, besarnya cakupan wilayah dan jumlah penduduk menjadi alasan perlunya pemerataan layanan psikologi klinis, khususnya di tingkat puskesmas yang menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan.
Ia berharap psikolog klinis dapat hadir hingga ke desa-desa untuk memberikan layanan konsultasi, pendampingan, maupun edukasi kepada masyarakat, sehingga persoalan kesehatan jiwa dapat dideteksi dan ditangani sejak dini.
Ketua Kolegium Psikologi Klinis, Indria Laksmi Gamayanti, menilai Jawa Barat memiliki peluang menjadi pelopor dalam penguatan layanan psikologi klinis berbasis puskesmas melalui pelatihan yang dilakukan secara berkelanjutan.
Menurutnya, peningkatan kompetensi akan memperkuat kemampuan psikolog dalam menghadapi berbagai persoalan kesehatan mental yang semakin beragam, mulai dari gangguan emosional, tekanan sosial, hingga dampak perubahan lingkungan dan perkembangan teknologi.
“Melalui berbagai pelatihan, para psikolog diharapkan semakin siap menjalankan perannya dan semakin dekat dengan masyarakat,” ujarnya.
Indria juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terus memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan melalui penyelenggaraan pelatihan tersebut.
Di sisi lain, sejumlah kalangan menilai penguatan kompetensi psikolog klinis perlu diiringi dengan penambahan jumlah tenaga profesional, pemerataan distribusi psikolog di daerah, serta penguatan fasilitas layanan kesehatan jiwa. Langkah tersebut dinilai penting agar peningkatan kompetensi dapat diimplementasikan secara optimal dalam pelayanan kepada masyarakat.
Melalui workshop ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap lahir tenaga psikolog klinis yang semakin profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, fasilitas kesehatan, organisasi profesi, dan tenaga psikolog diharapkan mampu memperkuat sistem layanan kesehatan jiwa yang inklusif, mudah diakses, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Jawa Barat.
(Dewi)
