KOTA TASIKMALAYA, || Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Rd. Diky Candra Negara, menegaskan pentingnya peran lurah sebagai ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Pertemuan Bulanan Forum Lurah Kota Tasikmalaya yang digelar di Aula Kelurahan Argasari, Senin (29/6/2026).
Pertemuan yang diikuti para lurah se-Kota Tasikmalaya tersebut menjadi wadah koordinasi, evaluasi, sekaligus penguatan komunikasi antarpemerintah wilayah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain membahas pelaksanaan program pemerintah, forum ini juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat agar dapat ditangani secara lebih cepat dan terintegrasi.
Dalam arahannya, Diky Candra mengatakan bahwa selain ketua RT dan RW, lurah merupakan aparatur pemerintah yang memiliki kedekatan paling tinggi dengan masyarakat. Posisi tersebut menjadikan lurah sebagai penghubung utama antara pemerintah dengan warga, baik dalam menyampaikan kebijakan maupun menerima berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, Forum Lurah memiliki peran strategis sebagai media untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta memastikan berbagai program Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat diterjemahkan dan dilaksanakan secara optimal di tingkat kelurahan.
“Forum Lurah bukan hanya menjadi ruang koordinasi antarwilayah, tetapi juga sarana untuk menyampaikan program pemerintah sekaligus menghimpun berbagai aspirasi, masukan, dan persoalan yang dihadapi masyarakat di masing-masing kelurahan,” ujarnya.
Selain membahas peningkatan pelayanan publik, pertemuan tersebut juga mengangkat sejumlah isu kewilayahan yang memerlukan perhatian bersama. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah potensi dampak musim kemarau yang diperkirakan dapat memicu kekeringan di beberapa wilayah Kota Tasikmalaya.
Menurut Diky, kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini melalui langkah-langkah koordinatif antara pemerintah daerah, pemerintah kelurahan, perangkat kewilayahan, serta masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, potensi permasalahan dapat dipetakan lebih awal sehingga penanganannya dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Ia menegaskan bahwa berbagai tantangan di tingkat kelurahan, baik yang berkaitan dengan pelayanan publik, lingkungan, maupun kebencanaan, tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah secara sendiri-sendiri. Dibutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar solusi yang dihasilkan lebih efektif dan berkelanjutan.
Di sisi lain, pemerintah juga memerlukan dukungan aktif dari masyarakat dalam menyampaikan informasi maupun kondisi riil di lapangan. Aspirasi dan laporan dari warga menjadi bagian penting dalam membantu pemerintah menetapkan langkah penanganan yang sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah.
Melalui Forum Lurah, pemerintah berharap tercipta komunikasi dua arah yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah kelurahan. Dengan demikian, setiap kebijakan yang telah dirumuskan dapat tersampaikan secara utuh kepada masyarakat, sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah untuk menerima masukan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan program.
Diky menambahkan bahwa kualitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang disusun di tingkat pemerintah daerah, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan di tingkat kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, sinergi antarperangkat daerah, lurah, RT, RW, serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan warga.
Melalui pertemuan rutin Forum Lurah ini, Pemerintah Kota Tasikmalaya berharap koordinasi lintas wilayah semakin solid sehingga berbagai persoalan yang muncul dapat segera diidentifikasi, dikomunikasikan, dan ditangani secara cepat, tepat, serta kolaboratif. Dengan penguatan komunikasi dan kerja sama tersebut, pelayanan publik di tingkat kelurahan diharapkan semakin optimal sekaligus mampu menjawab berbagai tantangan kewilayahan yang terus berkembang.
(Rzl)
