JAKARTA, || Upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur daerah mendapat respons positif dari pemerintah pusat.
Melalui kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemkab Pessel berhasil memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp59 miliar untuk rehabilitasi irigasi dan pengendalian sungai pada tahun anggaran 2026.
Kunjungan yang dipimpin langsung Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, didampingi Sekretaris Daerah Zainal Arifin dan Kepala Dinas PUPR Jaferi ST tersebut berlangsung di Jakarta, Rabu (3/6/2026). Rombongan diterima jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR yang membidangi perencanaan, strategi, operasi, dan pemeliharaan sumber daya air.
Dari hasil pertemuan tersebut, pemerintah pusat menyetujui anggaran sekitar Rp17 miliar untuk rehabilitasi delapan daerah irigasi yang menjadi prioritas Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu, sebanyak 90 daerah irigasi lainnya telah masuk dalam daftar prioritas untuk proses lanjutan, sementara enam daerah irigasi masih harus melengkapi persyaratan teknis sebelum dapat diproses lebih lanjut.
Tidak hanya sektor pertanian, usulan penanganan sungai juga memperoleh dukungan signifikan. Sebanyak tujuh titik sungai di wilayah Pesisir Selatan disetujui untuk mendapatkan program pengendalian dan penanganan dengan total nilai anggaran mencapai Rp42 miliar.
Bupati Hendrajoni menyebut capaian tersebut merupakan hasil dari strategi jemput bola yang dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat masuk dalam agenda pembangunan nasional.
“Kami tidak ingin hanya menunggu. Pemerintah daerah harus aktif memperjuangkan program ke kementerian agar kebutuhan masyarakat bisa segera mendapatkan solusi. Alhamdulillah, sejumlah usulan prioritas mendapat dukungan yang konkret,” ujar Hendrajoni.
Menurutnya, rehabilitasi jaringan irigasi akan berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas pertanian, sementara program pengendalian sungai menjadi bagian penting dalam mengurangi ancaman banjir dan kerusakan infrastruktur yang selama ini menjadi persoalan di beberapa wilayah.
Dari sisi teknis, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Selatan, Jaferi, menegaskan bahwa keberhasilan memperoleh dukungan anggaran tersebut tidak terlepas dari kesiapan dokumen perencanaan dan proposal yang disusun secara komprehensif.
Namun di sisi lain, sejumlah pihak mengingatkan bahwa persetujuan anggaran baru merupakan tahap awal.
Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh program dapat direalisasikan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Pengawasan pelaksanaan proyek serta kualitas pekerjaan juga menjadi faktor penting agar manfaat anggaran benar-benar dirasakan masyarakat.
Selain itu, usulan penanganan abrasi pantai di lima kawasan pesisir masih menunggu pembahasan dan persetujuan pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2027. Lokasi yang diusulkan meliputi Pantai Sago, Pantai Muaro Api-Api, Pantai Surantih, Pantai Muaro Bantiang Tarusan, dan Pantai Pasia Pelangai.
Dengan total dukungan anggaran Rp59 miliar yang telah disetujui, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan optimistis pembangunan infrastruktur sumber daya air dapat berjalan lebih baik.
Keberhasilan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat sektor pertanian dan pengendalian banjir, tetapi juga menjadi fondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang.
(R**)
