JAKARTA, || Kejaksaan Republik Indonesia terus memperkuat implementasi Reformasi Birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan asistensi yang digelar Bagian Reformasi Birokrasi di Pusat Kesehatan Yustisial dan Rumah Tahanan lingkungan Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAM Pembinaan), Senin (18/5/2026).
Kegiatan asistensi dipimpin langsung Kepala Bagian Reformasi Birokrasi, Helena Octavianne, didampingi Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Penguatan Reformasi Birokrasi, Arliansyah. Agenda tersebut menjadi bagian dari penguatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Asistensi difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan budaya kerja adaptif dan berintegritas, serta optimalisasi pemenuhan indikator Reformasi Birokrasi di setiap satuan kerja.
Helena Octavianne menegaskan Reformasi Birokrasi harus menjadi fondasi utama dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Penguatan budaya kerja dan peningkatan kualitas pelayanan harus berjalan beriringan. Dengan tata kelola yang profesional dan berintegritas, kepercayaan publik terhadap institusi akan semakin kuat,” ujarnya.
Sementara itu, Arliansyah menyebut kegiatan asistensi diharapkan mampu mendorong satuan kerja melakukan pembenahan secara berkelanjutan, khususnya dalam mendukung terciptanya pelayanan prima di lingkungan JAM Pembinaan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM membutuhkan komitmen bersama, konsistensi pengawasan, dan sinergi seluruh unsur organisasi dalam menjaga profesionalisme aparatur.
Di sisi lain, tantangan Reformasi Birokrasi masih menuntut konsistensi implementasi di lapangan agar peningkatan kualitas pelayanan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Melalui penguatan Reformasi Birokrasi tersebut, Kejaksaan RI berupaya menghadirkan sistem kerja yang lebih efektif, responsif, dan modern guna mendukung transformasi birokrasi nasional serta peningkatan pelayanan publik.
