KAB PANDEGLANG, || Pelaksanaan proyek revitalisasi SDN Mekarsari 2, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, senilai Rp519.328.000 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan. Proyek yang pada papan informasinya tercantum dikelola secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) tersebut diduga tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh panitia sebagaimana mekanisme swakelola.
Sorotan ini muncul setelah terdapat keterangan dari pengurus P2SP dan kepala sekolah yang mengindikasikan bahwa pengelolaan teknis maupun pembelanjaan material pembangunan justru diserahkan kepada pihak ketiga melalui mekanisme yang disebut sebagai sistem terima kunci.
Berdasarkan pantauan di lokasi, papan informasi proyek mencantumkan nilai anggaran sebesar Rp519.328.000 (lima ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dengan masa pelaksanaan selama 120 hari kalender, terhitung mulai 11 November 2026.
Adapun pekerjaan yang tercantum meliputi rehabilitasi empat ruang kelas beserta ruang toilet serta rehabilitasi satu ruang kelas.
Namun, keberadaan P2SP sebagai pelaksana kegiatan swakelola justru menimbulkan pertanyaan setelah muncul pengakuan bahwa panitia tidak memegang kendali langsung terhadap pengelolaan anggaran maupun proses pengadaan material.
Salah seorang pengurus P2SP mengungkapkan bahwa dirinya hanya menerima kunci, sementara seluruh urusan pembelanjaan material ditangani oleh tim lain.
“Terkait pembangunan ini, saya terima kunci, jadi semua pembelanjaan oleh pihak tim itu,” ungkap salah seorang pengurus P2SP.
Keterangan serupa disampaikan Kepala SDN Mekarsari 2. Ia menjelaskan bahwa struktur kepengurusan P2SP yang dibentuk lebih berfungsi sebagai pengawas, sedangkan pelaksanaan teknis pembangunan diserahkan kepada pihak ketiga.
“Adapun struktur kepengurusan P2SP berfungsi juga untuk mengawasi, tidak lebih, dan semua saya serahkan kepada pihak tim tersebut. Pada intinya pihak sekolah hanya terima kunci,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik pelaksanaan proyek dengan prinsip dan ketentuan swakelola, khususnya terkait tanggung jawab pelaksana, pengelolaan anggaran, pembelian material, serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan satuan pendidikan.
Dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah, mekanisme swakelola perlu dijalankan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, apabila terdapat pelimpahan pekerjaan maupun pengelolaan anggaran kepada pihak lain, mekanisme dan dasar hukumnya perlu diperjelas oleh pihak yang bertanggung jawab atas program tersebut.
Selain persoalan pengelolaan proyek, kepala sekolah juga menyampaikan keluhan mengenai komitmen kehadiran tim pelaksana di lingkungan sekolah.
Menurutnya, terdapat kesepakatan awal bahwa tim akan berada di lokasi sejak pagi hari agar kegiatan pembangunan dapat dipantau dan tidak mengganggu aktivitas pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya, tim disebut lebih sering hadir pada sore hari.
“Justru saya merasa dipojokkan karena tim mereka di awal sudah janji bakal standby setiap hari dari pagi. Ini standby-nya di waktu sore,” keluhnya.
Kepala sekolah juga menyebut bahwa program revitalisasi tersebut berkaitan dengan aspirasi politik dari Partai Amanat Nasional (PAN). Ia menyebut nama seorang anggota dewan bernama Eman, tetapi mengaku tidak mengingat secara pasti apakah yang bersangkutan berasal dari tingkat kabupaten atau provinsi.
“Ini dari aspirasi partai PAN, Dewan Eman, entah dari kabupaten atau provinsinya saya lupa. Kalau tim mereka standby-nya dari pagi kan utamanya biar fokus ke sekolah saya,” pungkasnya.
Perlu Klarifikasi dan Pengawasan
Munculnya sejumlah keterangan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui klarifikasi kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah, termasuk P2SP, pihak sekolah, dinas pendidikan, serta instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas program tersebut.
Hal yang perlu diperjelas antara lain mekanisme penunjukan pihak ketiga, kedudukan dan kewenangan P2SP, alur penggunaan anggaran, proses pengadaan material, serta kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan petunjuk teknis program revitalisasi Tahun Anggaran 2026.
Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peruntukannya, tanpa mengganggu hak peserta didik untuk memperoleh fasilitas pendidikan yang layak.
Hingga berita ini disusun, pihak ketiga yang disebut menangani pembangunan dengan sistem terima kunci maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini guna memperoleh informasi yang utuh dan berimbang. Apabila terdapat penjelasan, dokumen, atau bantahan dari pihak terkait, redaksi siap memuatnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Team)






