JAKARTA, || Kepemimpinan baru BPJS Kesehatan periode 2026–2031 langsung bergerak cepat menjawab kebutuhan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dalam 100 hari pertama kerja, direksi meluncurkan delapan program prioritas sebagai langkah percepatan transformasi layanan yang lebih responsif, efisien, dan terintegrasi.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan bahwa langkah ini merupakan strategi awal untuk memastikan peserta JKN mendapatkan layanan yang cepat, mudah, dan solutif saat menghadapi kendala di lapangan.
“Fokus kami sederhana: pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan menyentuh langsung kebutuhan peserta. Ini adalah bentuk komitmen kami menghadirkan layanan publik yang semakin adaptif,” ujarnya.
Delapan program tersebut dibagi ke dalam dua pendekatan utama, yakni berbasis kebutuhan peserta (customer-centric) dan kolaborasi lintas sektor.
Pada pendekatan pertama, BPJS Kesehatan menghadirkan empat program unggulan, meliputi peningkatan respons pengaduan secara cepat, penguatan sistem iuran, pengembangan layanan bagi penderita penyakit kronis usia muda, serta upaya menekan berbagai bentuk inefisiensi dalam sistem layanan.
Salah satu inovasi yang menjadi sorotan adalah layanan administrasi berbasis WhatsApp atau PANDAWA yang kini hadir selama 24 jam penuh. Jika sebelumnya hanya bisa diakses pada jam kerja, kini peserta dapat mengakses layanan kapan saja tanpa batas waktu.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, menyebutkan bahwa layanan ini juga dilengkapi standar baru, di mana sejumlah layanan prioritas dijamin mendapat respons dalam waktu kurang dari lima menit.
“Ini bukan sekadar peningkatan layanan, tapi perubahan standar. Kami ingin peserta merasakan kehadiran negara secara nyata, cepat, dan tanpa birokrasi berbelit,” jelasnya.
Layanan prioritas tersebut mencakup penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali kepesertaan, hingga perbaikan data administratif yang selama ini kerap menjadi kendala di lapangan.
Transformasi digital ini pun mendapat dukungan dari Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang menilai langkah BPJS Kesehatan sejalan dengan arah pembangunan Indonesia menuju digital welfare state, di mana pelayanan publik tidak lagi bersifat reaktif, melainkan proaktif.
Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menilai kemudahan akses layanan kesehatan menjadi fondasi penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Selain fokus pada layanan peserta, BPJS Kesehatan juga memperkuat sinergi lintas sektor melalui empat program kolaboratif.
Program ini mencakup pemantauan kesehatan siswa, pemeriksaan berkala di sekolah rakyat, penguatan layanan kesehatan berbasis desa, hingga perluasan jangkauan layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk TNI AL.
Langkah ini menegaskan arah baru BPJS Kesehatan yang tidak hanya berorientasi pada layanan administratif, tetapi juga pada pembangunan ekosistem kesehatan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan berbagai terobosan tersebut, BPJS Kesehatan optimistis Program JKN akan semakin kuat sebagai pilar utama perlindungan kesehatan masyarakat Indonesia.
(Dessy)
