KOTA BANDUNG, || Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan kebijakan work from home (WFH) yang diterapkan setiap Kamis di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berjalan efektif.
Menurutnya, kinerja aparatur sipil negara tidak semata diukur dari kehadiran fisik di kantor, melainkan dari hasil pembangunan yang dicapai.
“Kita sudah dari dulu jalankan WFH, efektif. Lihat saja produk pembangunannya, berhasil atau tidak,” ujar Dedi Mulyadi.
Ia menambahkan bahwa selama ini administrasi pemerintahan tetap berjalan dengan baik meskipun WFH diterapkan.
Bahkan, realisasi belanja anggaran disebutnya mengalami peningkatan dan melampaui target yang telah ditetapkan.
Pernyataan tersebut disampaikan usai kegiatan silaturahmi bersama pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan para kepala daerah se-Jawa Barat di Gedung Sate, Senin (30/3/2026).
Kegiatan silaturahmi tersebut menjadi momentum konsolidasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Melalui forum tersebut, diharapkan terjalin sinergi yang lebih kuat dalam mendorong pembangunan di seluruh wilayah Jawa Barat.
Dalam kesempatan itu, Dedi Mulyadi juga menekankan pentingnya efektivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menyoroti masih banyaknya jabatan struktural dibandingkan tenaga yang bekerja secara teknis di lapangan.
“Problem dari kita ini lebih banyak jabatan struktural, lebih banyak fungsi-fungsi yang menyuruh dibanding yang mengerjakan,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dibenahi dengan memperbanyak sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam pelayanan teknis.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendorong peningkatan jumlah tenaga teknis guna memperkuat kualitas layanan publik.
Selain itu, Dedi Mulyadi juga menyampaikan permohonan maaf kepada para pegawai atas berbagai dinamika yang terjadi dalam pemerintahan.
Ia turut mengungkapkan sejumlah agenda penting yang tengah dijalankan, mulai dari penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) hingga proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
