KAB. SUMBA TENGAH, || Bupati Sumba Tengah Paulus S. K. Limu menerima kunjungan kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena bersama rombongan Tim Percepatan Pembangunan NTT di Rumah Jabatan Bupati Sumba Tengah, Minggu (15/3/2026).
Kunjungan tersebut dilanjutkan dengan pertemuan bersama para pemangku kepentingan di Aula Bapperida Sumba Tengah guna membahas strategi pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan stunting di wilayah tersebut.
Dalam kunjungan itu, Gubernur NTT didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi NTT, di antaranya Kepala Badan Keuangan Daerah NTT Benhard Menoh selaku Ketua Pokja Optimalisasi PAD, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Selfi H. Nange sebagai Ketua Pokja Ekonomi Kerakyatan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil NTT Johny E. Ataupah selaku Ketua Pokja Penanggulangan Kemiskinan, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Prisila Q. Parera sebagai Ketua Pokja Komunikasi Pemerintahan.
Sementara itu, Bupati Sumba Tengah didampingi Wakil Bupati M. Umbu Djoka, Ketua DPRD Arpud U. R. Mangalema, Sekretaris Daerah, Kapolres Sumba Barat, Dandim 1613/Sumba Barat, serta jajaran pemerintah daerah.
Pertemuan tersebut turut dihadiri pimpinan perangkat daerah, para camat, kepala desa, pimpinan lembaga jasa keuangan, kepala puskesmas, kepala sekolah tingkat SMA/SMK, pelaku UMKM dan IKM, serta pengelola NTT Mart.
Pemerintah Provinsi NTT sendiri telah membentuk Tim Percepatan Pembangunan NTT yang bertugas memperkuat pelaksanaan program prioritas daerah. Tim ini terbagi dalam lima kelompok kerja yang berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan, komunikasi pemerintahan, implementasi Dasa Cita, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penanggulangan kemiskinan.
Dalam sambutannya, Bupati Paulus S. K. Limu menyampaikan apresiasi atas kunjungan Gubernur NTT yang dinilainya membawa semangat baru bagi percepatan pembangunan di Sumba Tengah.
Menurutnya, penguatan ekonomi masyarakat menjadi langkah penting dalam menekan angka kemiskinan dan stunting di daerah tersebut.
Bupati Paulus mengungkapkan bahwa angka stunting di Kabupaten Sumba Tengah pada tahun 2025 tercatat sebesar 14 persen. Untuk menanganinya, pemerintah daerah menghadirkan inovasi program “Bela Rasa” dengan nilai anggaran sekitar Rp5 miliar, yang difokuskan pada penanganan anak stunting tanpa menggunakan APBD.
“Anggaran kami kecil, tetapi komitmen kami besar. Kami menargetkan penurunan angka kemiskinan sekitar dua persen setiap tahun,” ujar Paulus.
Selain itu, Pemkab Sumba Tengah juga menjalankan program pembangunan rumah mandiri serta Program Pekarangan Pro Oli Mila (PK POM). Program ini memberikan bantuan kepada masyarakat berupa tiga ekor kambing, sebelas ekor bebek, seribu benih ikan lele, serta 20 jenis tanaman hortikultura bergizi.
Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan sekaligus pendapatan keluarga, dengan estimasi penghasilan sekitar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per bulan bagi setiap penerima manfaat.
Dalam kesempatan itu, Bupati Paulus juga meminta dukungan Pemerintah Provinsi NTT untuk pembangunan sekolah rakyat dan sekolah integrasi guna memperluas akses pendidikan di wilayah terpencil.
Ia menyebut masih banyak anak di Sumba Tengah yang harus menempuh perjalanan hingga 20 kilometer untuk mencapai sekolah.
Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa penanganan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama yang harus melibatkan berbagai pihak.
Ia menyebut salah satu program prioritas yang akan didorong di Sumba Tengah adalah pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu dengan sasaran sekitar 8.000 kepala keluarga.
Menurutnya, Sumba Tengah akan dijadikan pilot project percepatan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan di NTT.
Pemerintah Provinsi NTT juga akan membantu memperbaiki dan memutakhirkan data kemiskinan berbasis nama dan alamat agar bantuan pemerintah dapat tepat sasaran.
Selain itu, Gubernur Melki mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM, swasembada pangan, program NTT Mart, serta konsep One Village One Product (OVOP) dan One School One Product (OSOP).
Ia juga mengajak aparatur sipil negara (ASN) untuk terlibat aktif dalam penanganan stunting melalui gerakan orang tua asuh bagi anak-anak yang mengalami stunting.
“Jika sekitar 4.000 ASN masing-masing membantu satu anak stunting, baik dalam bentuk dukungan dana maupun pengawasan, maka kita bisa bersama-sama memutus rantai stunting di daerah ini,” ujarnya.
Gubernur Melki juga menekankan pentingnya pembenahan data kemiskinan agar program bantuan pemerintah tidak salah sasaran.
“Bagi yang bermain-main dengan data kemiskinan, kita tidak kompromi. Yang memasukkan data tidak benar kita proses, yang menerima juga kita proses. Kita harus fokus mengurus mereka yang benar-benar miskin,” tegasnya.
Selain itu, ia mendorong optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, serta sektor mineral bukan logam yang dinilai masih memiliki potensi besar.
Di akhir sambutannya, Gubernur Melki mengajak aparatur sipil negara di Sumba Tengah untuk aktif menyampaikan berbagai program pemerintah kepada masyarakat melalui media sosial.
“Sekitar 4.000 ASN di Sumba Tengah ini adalah agen informasi bagi masyarakat. Program pemerintah harus kita tampilkan di media sosial agar masyarakat mengetahui manfaat pembangunan yang sedang berjalan,” pungkasnya.
(Ms)
