WAIKABUBAK, || Kapolres Sumba Barat AKBP Yohanis Nisa Pewali, S.S., M.H., menegaskan bahwa pemberitaan media Detikdata.com berjudul “Skandal di Balik Kain Adat: Pejabat Polda NTT Dituding Dampingi Bos PMI yang Kasusnya Pernah Di-SP3” tidak benar, tidak sesuai fakta, serta tidak pernah melalui proses konfirmasi kepada pihaknya.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Kapolres di Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, sebagai respons atas beredarnya informasi yang dinilai merugikan institusi kepolisian, khususnya jajaran Polres Sumba Barat.
Kapolres menegaskan bahwa pemberitaan tersebut bersifat sepihak dan melanggar prinsip dasar jurnalistik karena tidak dilakukan verifikasi atau konfirmasi kepada narasumber yang diberitakan.
“Penulis berita tersebut tidak pernah datang ataupun melakukan konfirmasi kepada kami terkait isi pemberitaan. Informasi yang dimuat sepihak dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” tegas AKBP Yohanis Nisa Pewali.
Ia menambahkan, salah satu poin dalam pemberitaan yang menyebut adanya pertemuan dengan pihak tertentu untuk sosialisasi perusahaan terkait perdagangan orang adalah tidak benar.
Kapolres menjelaskan bahwa foto yang digunakan dalam pemberitaan tersebut tidak menggambarkan peristiwa sebagaimana yang dituduhkan.
Menurutnya, foto tersebut diambil saat dirinya menerima kunjungan Ketua Pemuda NTT dari Jakarta dalam rangka silaturahmi dan pembahasan terkait upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, lanjut Kapolres, tidak ada pembahasan terkait aktivitas ilegal maupun isu perdagangan orang seperti yang dituduhkan dalam pemberitaan.
Sebaliknya, pertemuan itu membahas pentingnya penyampaian pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang akan bekerja di luar daerah seperti Bali, agar tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan pelanggaran hukum.
Kapolres menilai kunjungan tersebut merupakan bagian dari sinergi antara masyarakat dan kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Pulau Sumba.
“Kami menerima kunjungan tersebut dalam rangka silaturahmi dan upaya menjaga harkamtibmas. Tidak ada pembahasan lain di luar itu,” jelasnya.
Ia kembali menegaskan bahwa pemberitaan yang dimuat Detikdata.com tidak benar, tidak sesuai fakta, dan berpotensi menyesatkan publik.
Kapolres juga mengingatkan pentingnya media menjunjung tinggi profesionalitas dan etika jurnalistik, termasuk kewajiban melakukan konfirmasi sebelum mempublikasikan informasi.
“Kami berharap setiap media menjalankan prinsip jurnalistik yang berimbang, akurat, dan melakukan konfirmasi agar informasi yang disampaikan tidak merugikan pihak lain,” ujarnya.
Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, khususnya Polres Sumba Barat.
Kapolres menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta membuka ruang komunikasi yang transparan dengan semua pihak.
(Ms)
