KAB. KARAWANG, || Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, mengapresiasi capaian Universal Health Coverage (UHC) Pemerintah Kabupaten Karawang yang telah mencapai 100 persen sebagai bentuk komitmen menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Apresiasi tersebut disampaikan saat kunjungan kerja di Karawang, Kamis.26/2/2026.
Kunjungan itu dilakukan bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, dalam kegiatan Sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digelar di Aula Husni Hamid, Kompleks Pemkab Karawang.
Sosialisasi DTSEN merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menetapkan DTSEN sebagai satu-satunya rujukan dalam penyaluran bantuan sosial dan berbagai program pemerintah. Sejak 9 Februari 2026, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menggunakan data terpadu tersebut.
Dalam arahannya, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pembenahan dan pemutakhiran data menjadi kunci utama memperbaiki akurasi penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran. Selama satu tahun terakhir, pemerintah melakukan verifikasi dan pembaruan data secara berkelanjutan demi memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Ia juga mengungkapkan adanya evaluasi terhadap program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Berdasarkan DTSEN, masih terdapat masyarakat pada desil 1–5 yang belum menerima PBI-JK, sementara sebagian masyarakat pada desil 6–10 justru masih tercatat sebagai penerima bantuan tersebut.
Ke depan, mekanisme penonaktifan peserta yang tidak lagi sesuai kriteria akan dilakukan secara bertahap dengan pemberitahuan masa transisi selama tiga bulan guna menjaga stabilitas dan kepastian bagi masyarakat.
Sementara itu, Yandri Susanto menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa dalam memastikan validitas data. Pemutakhiran dilakukan secara berjenjang dan partisipatif, mulai dari RT/RW, pendamping PKH dan desa, operator desa, hingga dibahas secara terbuka melalui musyawarah desa agar potensi ketidaktepatan sasaran dapat diminimalkan.
Di sisi lain, Kabupaten Karawang tercatat memiliki 181.584 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan sosial dengan total anggaran mencapai Rp585,787 miliar. Program tersebut meliputi bantuan sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), permakanan, santunan yatim piatu, hingga PBI-JK.
Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menyampaikan terima kasih atas kunjungan para menteri dan menegaskan bahwa validitas data sangat menentukan arah kebijakan serta masa depan kesejahteraan masyarakat. Ia menyatakan sinergi pemerintah pusat dan daerah akan memperkuat implementasi DTSEN sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial.
(Penulis : Ahmad Z)
