KOTA TASIKMALAYA, || Pemerintah Kota Tasikmalaya menyerahkan piagam predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dalam Apel Pagi Gabungan di Lapangan Balekota Tasikmalaya, Senin (23/2/2026).
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pembangunan Zona Integritas di lingkungan perangkat daerah, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Predikat WBK diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai pengakuan atas upaya reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya.
Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Rd. Diky Chandranegara, menegaskan bahwa capaian WBK bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam setiap pelayanan publik.
“WBK bukan hanya piagam, tetapi komitmen untuk menjaga integritas dan menghadirkan pelayanan publik yang profesional,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya konsistensi seluruh aparatur sipil negara (ASN) dalam menjaga integritas serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.
Selain itu, ia mengingatkan seluruh ASN untuk memenuhi kewajiban pelaporan harta kekayaan dan pajak secara tepat waktu sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas.
ASN diminta untuk patuh menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi serta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia paling lambat 31 Maret 2026.
Tak hanya itu, seluruh perangkat daerah juga diimbau untuk mendukung proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat guna memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Melalui penguatan Zona Integritas, Pemerintah Kota Tasikmalaya berkomitmen terus mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.
(Asep Sudinar)
