PALEMBANG, || Sebuah aksi damai direncanakan akan berlangsung di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada tanggal Kamis Depan 26 Februari 2026. Aksi ini terkait dengan pertanyaan seputar Dugaan pengelolaan dana di beberapa desa di Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GEMPITA, di bawah kepemimpinan Budi Gempita, menyatakan sebagai inisiator aksi ini. Mereka menyatakan bahwa aksi ini didasari oleh laporan yang mereka susun terkait pengelolaan dana di lima desa: Desa Tanjung Lubuk, Desa Tanjung Beringin, Desa Jambu Iler, Desa Sritanjung, dan Desa Tanjung Baru.
Menurut GEMPITA, laporan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara realisasi di lapangan dengan laporan administratif yang diajukan. “Kami berharap aksi damai ini dapat mendorong proses penelaahan yang transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Budi Gempita.
GEMPITA juga menyoroti beberapa aspek yang menurut mereka memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk alokasi untuk pengadaan barang dan jasa serta penyusunan dokumen keuangan.
Hingga saat ini, pihak Kecamatan Tanjung Lubuk belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan GEMPITA ini. Upaya untuk menghubungi Ketua Forum Kepala Desa (Kades) Kecamatan Tanjung Lubuk juga belum membuahkan hasil. Kami akan terus berupaya mendapatkan komentar dari pihak-pihak terkait.
Budi Gempita menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk memastikan aksi berjalan dengan tertib dan tidak mengganggu kepentingan umum. “Kami berharap pihak berwenang dapat memberikan perhatian terhadap isu ini, demi pengelolaan dana desa yang optimal dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya. LSM GEMPITA berencana menyerahkan laporan mereka secara resmi kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada saat aksi berlangsung.
Aksi damai ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait tata kelola pemerintahan yang baik di Sumatera Selatan.
(Tim)
