DPRD KOTA BANDUNG, || Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi kunci utama keberhasilan visi Indonesia Emas 2045, sekaligus instrumen strategis penggerak pemerintahan yang berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Rizal Khairul saat menjadi narasumber Kuliah Bareng Birokrat (KBB) Kota Bandung yang digelar Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB), di Auditorium K.H. Ahmad Dahlan UMB, Sabtu (31/01/2026).
Dalam paparannya, Rizal Khairul menyebutkan bahwa investasi anggaran pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa, yang terbukti mampu meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus jumlah lulusan.
“Investasi cerdas yakni aliran anggaran pendidikan untuk masa depan Indonesia. Contohnya, kebijakan alokasi 20 persen anggaran pendidikan telah berdampak pada meningkatnya kualitas pendidikan dan jumlah lulusan,” ujarnya.
Rizal Khairul menjelaskan, visi Indonesia Emas 2045 merupakan janji sekaligus tantangan strategis untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan inovasi tinggi pada momentum 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
Untuk mewujudkannya, lanjut dia, dibutuhkan transformasi birokrasi yang adaptif dan inklusif, mengingat Indonesia masih menghadapi tantangan birokrasi yang cenderung kaku, kurang responsif, serta belum sepenuhnya siap menghadapi tuntutan masyarakat yang dinamis.
Ia menambahkan, tantangan tersebut semakin kompleks karena sekitar 60 persen aparatur sipil negara (ASN) saat ini berasal dari generasi milenial dan generasi Z yang menuntut pola kerja inovatif dan fleksibel.
“Kebutuhan birokrasi harus selalu adaptif dan inovatif. Diperlukan perubahan pola pikir dan pola kerja, solusi kreatif dari generasi muda, serta pemerintahan yang transparan dan responsif,” tegasnya.
Menurut Rizal Khairul, upaya tersebut perlu didukung dengan penciptaan lingkungan kerja yang memberdayakan, pelibatan pegawai muda dalam pengambilan keputusan, percepatan adopsi teknologi, serta strategi rekrutmen ASN yang tepat.
Ia juga menekankan pentingnya strategi implementasi kebijakan pendidikan melalui sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, penyamaan persepsi, penguatan pemahaman teknis, dukungan guru, serta pengurangan kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah.
“Yang tidak kalah penting adalah kolaborasi multipihak antara pemerintah, swasta, dan masyarakat agar pengelolaan sumber daya lebih efektif. Saya berharap energi mahasiswa hari ini kelak dapat bermanfaat bagi rakyat dan dibutuhkan oleh pemerintah,” pungkasnya.
(Dewi)
