KOTA TASIKMALAYA, || Ribuan guru honorer bersama aktivis dan mahasiswa menggelar aksi damai di halaman Bale Kota Tasikmalaya, Senin (26/1/2026), menuntut keadilan atas kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai belum berpihak pada masa pengabdian dan kesejahteraan guru non-ASN.
Aksi bertajuk Aksi Solidaritas untuk Guru Honorer tersebut menjadi wadah penyampaian kekecewaan para pendidik yang telah mengabdi puluhan tahun namun masih berada dalam ketidakpastian status dan penghasilan.
Aksi dimulai sekitar pukul 12.00 WIB dan berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian dan Satpol PP. Massa aksi memadati area Bale Kota sambil menyampaikan aspirasi secara bergantian dari atas mobil komando.
Para demonstran menilai proses seleksi dan pengangkatan PPPK Guru yang berjalan selama ini belum mencerminkan prinsip meritokrasi serta mengabaikan rekam jejak pengabdian guru honorer yang telah lama mengajar dengan penghasilan minim.
Kekecewaan semakin memuncak ketika kebijakan dianggap lebih memprioritaskan tenaga kerja lain yang masa kerjanya relatif singkat, sementara guru honorer yang puluhan tahun mengabdi belum memperoleh kepastian status.
Pantauan di lokasi, massa membawa spanduk dan poster bernada kritis, di antaranya bertuliskan “Guru Bukan Beban Negara, Guru Investasi Bangsa,” serta sindiran berbahasa Sunda yang menyoal arah kebijakan pendidikan daerah.
Dari atas mobil komando, salah satu orator menyuarakan kegelisahan para guru honorer yang merasa terpinggirkan oleh sistem.
“Kami mendidik dengan dedikasi dan tanggung jawab moral, tetapi upah kami jauh dari kata layak. Negara seolah lupa bahwa masa depan bangsa dititipkan di ruang-ruang kelas yang kami jaga,” ujarnya disambut sorak massa.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Wali Kota Tasikmalaya Dicki Chandra turun langsung menemui massa aksi dan berdialog secara terbuka.
Dalam keterangannya, Dicki Chandra menyebut persoalan PPPK sebagai isu krusial yang tidak bisa diselesaikan secara instan oleh pemerintah daerah.
“Kami memahami aspirasi para guru honorer. Namun, pemerintah daerah terikat pada regulasi dan kebijakan pusat. Meski demikian, aspirasi ini akan kami sampaikan dan perjuangkan,” katanya melalui pengeras suara.
Ia juga meminta para peserta aksi tetap menjaga kondusivitas serta memberikan ruang dialog agar aspirasi dapat tersampaikan dengan baik.
Aksi ini mencerminkan persoalan struktural dalam tata kelola ketenagakerjaan sektor pendidikan, di mana pemerintah daerah kerap berada di antara keterbatasan kewenangan dan tuntutan keadilan sosial.
Tanpa kebijakan afirmatif dan keberanian politik yang konkret, ketimpangan status serta kesejahteraan guru honorer dikhawatirkan akan terus berulang dan berdampak pada kualitas pendidikan.
Hingga aksi berakhir menjelang sore hari, massa menyatakan akan terus mengawal tuntutan mereka dan mengancam menggelar aksi lanjutan dalam skala lebih besar apabila tidak ada langkah konkret dari Wali Kota Tasikmalaya dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam waktu satu pekan.
Persoalan guru honorer kini menjadi ujian serius bagi komitmen Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mewujudkan visi “Tasik Pintar,” agar tidak berhenti sebatas slogan, melainkan hadir sebagai kebijakan pendidikan yang adil dan bermartabat.
(M.Ali)
