JAKARTA, || Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Pusat menyita aset berupa uang tunai senilai Rp2 miliar milik wajib pajak PT GR dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan. Penyitaan dilakukan di Jakarta pada Selasa (2/6/2026) sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang tengah berjalan.
Kanwil DJP Jakarta Pusat menyebutkan, tindakan tersebut merupakan tindak lanjut atas proses penyidikan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang konsultan manajemen dan diduga terlibat dalam pelanggaran ketentuan perpajakan.
Penyitaan aset dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan mengamankan barang atau harta yang diduga berkaitan dengan tindak pidana perpajakan.
Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen Direktorat Jenderal Pajak dalam menjaga integritas sistem perpajakan nasional, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha.
Pelaksanaan penyitaan dilakukan langsung oleh tim PPNS Kanwil DJP Jakarta Pusat. Proses tersebut berlangsung dalam keadaan tertib dan aman, serta disaksikan oleh penanggung jawab wajib pajak yang bersangkutan.
Dari sisi otoritas pajak, penegakan hukum dipandang sebagai instrumen penting untuk menjaga penerimaan negara sekaligus memastikan adanya keadilan bagi wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya dengan baik.
Kanwil DJP Jakarta Pusat menegaskan akan terus memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.
“Penegakan hukum yang konsisten diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan sukarela dari seluruh wajib pajak,” demikian pernyataan Kanwil DJP Jakarta Pusat.
Di sisi lain, proses penyidikan yang sedang berlangsung juga harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Penyitaan aset merupakan bagian dari tahapan penegakan hukum dan bukan merupakan putusan akhir terkait ada atau tidaknya kesalahan pihak yang diselidiki.
Karena itu, penentuan tanggung jawab pidana tetap akan melalui mekanisme hukum yang berlaku hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Dengan semakin meningkatnya pengawasan dan penegakan hukum di sektor perpajakan, pemerintah berharap tercipta budaya kepatuhan yang lebih kuat di kalangan wajib pajak. Kepatuhan tersebut dinilai penting untuk mendukung keberlanjutan penerimaan negara yang pada akhirnya digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Melalui langkah-langkah yang terukur dan sesuai prosedur, Direktorat Jenderal Pajak berupaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan sekaligus memastikan setiap wajib pajak memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum.
(**)
