ACEH, || Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak mungkin menolak bantuan kemanusiaan untuk korban banjir dan longsor di wilayah Sumatera, selama bantuan tersebut disalurkan melalui mekanisme yang jelas, transparan, dan dilandasi keikhlasan. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat rapat terbatas (ratas) di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (1/1/2026).
Menurut Prabowo, sebagai sesama manusia, pemerintah memiliki kewajiban moral untuk membuka diri terhadap bantuan dari berbagai pihak yang ingin meringankan beban masyarakat terdampak bencana. Namun, ia menekankan bahwa setiap bentuk bantuan harus melalui prosedur resmi agar akuntabel dan tepat sasaran.
“Saya sudah dilaporkan oleh Pak Gubernur, dan nanti akan saya bicarakan dengan pejabat lain terkait mekanismenya. Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu, masa kita sebagai manusia menolak bantuan? Asal bantuannya jelas,” ujar Prabowo.
Presiden mempersilakan seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga swasta, organisasi sosial, hingga individu, untuk berpartisipasi dalam penyaluran bantuan bagi korban banjir dan longsor di Sumatera yang hingga kini masih membutuhkan dukungan logistik dan pemulihan.
Bahkan, Prabowo secara khusus membuka ruang bagi diaspora Indonesia, termasuk diaspora Aceh di luar negeri, yang merasa terpanggil untuk membantu daerah asalnya. Pemerintah, kata dia, siap memfasilitasi dan menyalurkan bantuan tersebut secara resmi.
“Silakan bikin surat, ‘saya ingin menyumbang ini’. Nanti dilaporkan ke pemerintah pusat dan akan kami salurkan. Kalau ada diaspora Aceh di mana pun yang ingin membantu Aceh, monggo, silakan,” tegasnya.
Meski demikian, Prabowo mengingatkan bahwa mekanisme penyaluran bantuan harus dikelola secara tertib dan transparan agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun etika di kemudian hari. Pemerintah, lanjutnya, akan memastikan setiap bantuan tercatat dan disalurkan sesuai kebutuhan lapangan.
Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup pintu bagi bantuan dari pihak mana pun, baik dalam maupun luar negeri, selama prosesnya mengikuti aturan yang berlaku dan tidak disertai kepentingan tersembunyi.
“Kita tidak menolak bantuan. Hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas dan harus ikhlas,” ujar Prabowo mengingatkan.
Ia menyinggung pengalaman masa lalu, di mana bantuan kemanusiaan yang diterima pemerintah pada akhirnya disertai permintaan imbalan atau kepentingan tertentu, sehingga berpotensi menimbulkan masalah baru di tengah situasi darurat.
Dengan penegasan tersebut, Prabowo berharap seluruh pihak yang ingin membantu korban bencana di Sumatera dapat berkontribusi secara murni, terkoordinasi, dan bertanggung jawab, demi memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
(Editot : Sgp)
