KAB. BEKASI, || Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya dalam memperkuat hubungan industrial yang berkeadilan melalui kegiatan Konsolidasi Akbar Serikat Pekerja, yang melibatkan KSPI, KSPSI, KSBSI, dan International Trade Union Confederation (ITUC). Acara ini berlangsung di Gedung Swatantra Wibawamukti, Komplek Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, pada Senin (10/11/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri Presiden KSPI Said Iqbal, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, pimpinan serikat pekerja, serta ribuan buruh dari berbagai kawasan industri di Jawa Barat. Momentum ini menjadi ruang konsolidasi bersama untuk memperkuat dialog sosial antara pemerintah, pelaku industri, dan pekerja.
Wakil Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya konsolidasi tersebut. Ia menegaskan bahwa kolaborasi yang harmonis menjadi kunci terciptanya situasi ketenagakerjaan yang stabil dan berkeadilan.
Ia menjelaskan bahwa lebih dari 4.000 perusahaan beroperasi di Kabupaten Bekasi dengan ratusan ribu pekerja yang berperan strategis dalam perekonomian nasional. Karena itu, serikat pekerja memiliki posisi penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kesejahteraan tenaga kerja.
Wakil Bupati juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyelesaikan Peraturan Bupati tentang Pemagangan yang disusun melalui dialog dengan serikat buruh. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi instrumen perlindungan tenaga kerja sekaligus mencegah praktik outsourcing yang tidak sesuai aturan.
“Perbup pemagangan sudah kita bahas bersama dengan teman-teman buruh. Insya Allah akan segera ditetapkan. Jika ada praktik outsourcing yang tidak sesuai, tentu akan kita hentikan. Itu komitmen kami,” tegasnya.
Selain regulasi, Pemkab Bekasi juga terus mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja melalui pelatihan vokasi dan penguatan kompetensi sumber daya manusia industri agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja.
Wakil Bupati menekankan bahwa hampir dua juta penduduk Kabupaten Bekasi merupakan buruh, sehingga peningkatan kesejahteraan pekerja adalah bagian dari pondasi kesejahteraan masyarakat daerah. Ia menggarisbawahi bahwa ruang dialog di lingkungan pemerintah selalu terbuka bagi serikat buruh untuk menyampaikan aspirasi.
“Kantor saya terbuka untuk rapat-rapat buruh. Silakan digunakan. Aspirasi buruh harus diakomodir,” ujarnya.
Wakil Bupati optimistis, sinergi antara pemerintah, serikat pekerja, dunia industri, dan unsur Forkopimda akan membawa Kabupaten Bekasi menjadi contoh daerah dengan iklim hubungan industrial yang kondusif di Indonesia. “Saya yakin Bekasi bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia,” pungkasnya.
(Dede Bustomi)
