KOTA CIREBON, || Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) menyerukan aksi bersama kepada seluruh elemen masyarakat Cirebon untuk turun ke jalan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan proyek Revitalisasi Sekolah Tahun Anggaran (TA) 2025 dan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2023 di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
Ketua Umum ARM, Furqon Mujahid atau yang akrab disapa Bang Jahid, menyatakan keprihatinannya atas lambannya penanganan kasus yang telah lama menjadi sorotan publik. Ia menilai sejumlah temuan yang mengarah pada dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, serta penyimpangan anggaran, perlu segera diusut agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di daerah.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat — mahasiswa, aktivis, ormas, dan tokoh masyarakat — untuk bersatu dalam aksi damai. Sudah saatnya kita kawal bersama penegakan hukum di Cirebon agar tidak ada lagi praktik penyimpangan dana publik yang merugikan rakyat,” tegas Bang Jahid dalam keterangannya, Selasa (28/10/2025).
ARM menilai proyek Revitalisasi Sekolah TA 2025 yang dibiayai APBN melalui Dinas Pendidikan Kota Cirebon, serta pengelolaan DAU TA 2023, menyimpan banyak kejanggalan dari sisi spesifikasi pekerjaan hingga transparansi penggunaan anggaran. Karena itu, ARM mendesak agar Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan melakukan penyelidikan dan audit investigatif secara terbuka.
Terkait dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang oleh pejabat Dinas Pendidikan Kota Cirebon, ARM mengaku telah memiliki data lengkap, termasuk rekaman pengakuan dari berbagai pihak. Bang Jahid menyebut, pihaknya juga telah mengkonsultasikan temuan itu kepada Komisi III DPRD Kota Cirebon dan Wali Kota Cirebon, namun hingga kini belum ada respons berarti dari kedua institusi tersebut.
“Data kami sudah A1, termasuk pengakuan dari pihak-pihak terkait. Tapi sampai sekarang belum ada langkah nyata baik dari DPRD maupun dari Pemkot. Ini sangat mengecewakan,” ujar Bang Jahid dengan nada kecewa.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa aksi yang akan digelar bukan sekadar bentuk protes, melainkan upaya masyarakat sipil menjaga integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dari korupsi. ARM ingin memastikan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan undang-undang benar-benar dijalankan.
“Bagaimana daerah bisa kondusif kalau pejabatnya bermental korup? Kondusifitas itu hanya bisa terwujud jika para pemimpin menjadi teladan dan berintegritas,” tegasnya.
Aksi unjuk rasa besar yang melibatkan berbagai elemen masyarakat Cirebon ini akan digelar dalam waktu dekat dengan tema: “Bersihkan Cirebon dari Pemimpin dan Pejabat Bermental Korup, Desak APH Tindak Temuan Korupsi agar Cirebon Bebas dari Tangan Kotor Para Koruptor.” ARM berharap gerakan ini dapat menjadi momentum bagi penegak hukum untuk menegakkan supremasi hukum secara tegas, transparan, dan tanpa tebang pilih.
(Tim**)
