KAB. PURWAKARTA, || Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan memfokuskan pembangunan pada desa-desa penghasil pajak yang menjadi kawasan industri mulai tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan keseimbilan pembangunan antara pusat industri dengan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan bahwa desa yang berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah harus mendapatkan prioritas pembangunan, baik dari sisi infrastruktur, pelayanan publik, maupun kualitas lingkungan. “Ada pabrik di situ, maka desa di sana harus menjadi prioritas untuk dibangun sampai tuntas,” ujar KDM dalam Rakor Ketenagakerjaan bertema “Membangun Konektivitas Lowongan Pekerjaan dengan Aplikasi Nyari Gawe” di Gedung Sigrong Bale Sri Baduga, Kabupaten Purwakarta, Selasa (14/10/2025).
Menurut KDM, selama ini masih banyak desa penghasil pajak yang belum tersentuh pembangunan memadai. Padahal, desa-desa tersebut memberikan kontribusi besar bagi pendapatan daerah melalui aktivitas industri yang beroperasi di wilayahnya. “Desanya menghasilkan pajak, tapi kantor desanya tidak dibangun dan lingkungannya kurang diperhatikan,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti hubungan antara pemerintah desa dan perusahaan yang kadang tidak harmonis. Beberapa kepala desa, kata KDM, sering meminta bantuan ke perusahaan setiap ada kegiatan sosial seperti peringatan Maulid Nabi atau HUT Kemerdekaan. Hal ini, menurutnya, tidak boleh menjadi kebiasaan yang menghambat kerja sama produktif antara desa dan pelaku industri.
KDM menekankan, desa-desa yang menjadi lokasi pabrik harus bersih, tertata, dan berkembang, selaras dengan kondisi perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. “Kalau desa menjadi penghasil pajak, maka desa itu juga harus dihargai dengan pembangunan yang layak,” tegasnya.
Lebih jauh, KDM berencana melakukan kunjungan langsung ke kantor pajak untuk mengetahui peta kontribusi pajak dari berbagai desa di Jawa Barat. “Saya akan melihat berapa besar pajak yang dipungut, dari mana saja sumbernya, dan desa mana yang paling besar kontribusinya. Hasilnya akan saya umumkan agar desa-desa penghasil pajak mendapat prioritas pembangunan,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar tidak ada lagi desa industri yang tertinggal dari segi infrastruktur maupun kualitas hidup warganya. “Jangan sampai desa yang jadi kawasan industri justru infrastrukturnya rusak, warganya menganggur, gizi dan pendidikannya rendah,” kata KDM.
“Kondisi seperti itu tidak boleh terjadi. Jika dibiarkan, pabrik bisa disalahkan terus-menerus, padahal keberadaannya justru diharapkan masyarakat. Maka pembangunan desa dan kesejahteraan warga harus berjalan seiring dengan pertumbuhan industri,” pungkasnya.
(Dewi)
