KUPANG, || Menteri Sosial RI, Syaifulan Yusuf, memastikan Kota Kupang mendapat tambahan kuota penerima bantuan sosial (bansos) lebih dari 14 ribu jiwa. Total bantuan yang dialokasikan mencapai lebih dari Rp150 miliar. Selain itu, Kupang juga akan mendapat kuota khusus untuk pengembangan program Sekolah Rakyat.
“Ini bukti keseriusan seorang pemimpin yang mau mengurus warganya. Kota Kupang mendapat tambahan kuota untuk 14.008 jiwa,” tegas Mensos Yusuf dalam pertemuan dengan Wali Kota Kupang di Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Ia juga menambahkan bahwa program Sekolah Rakyat menjadi perhatian serius Kemensos. Untuk Kupang, administrasinya akan difasilitasi langsung oleh Sekjen Kemensos.
“Kota Kupang akan mendapat kuota khusus, nanti teknisnya akan diproses bersama Pak Sekjen,” katanya.
Audiensi tersebut berlangsung di kantor Kementerian Sosial, Jakarta. Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo, hadir langsung bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Kupang, Andre Otta, dan Kabid Dayasos Dinsos Kota Kupang, Gabriel Meo Wio.
Mereka diterima secara resmi oleh Mensos Yusuf, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, serta Sekjen Kemensos, Robben Rico. Pertemuan itu menjadi ajang penting membahas perlindungan sosial berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta pembangunan Sekolah Rakyat.
Wali Kota Kupang, Christian Widodo, menyampaikan apresiasi atas penerimaan hangat dari pimpinan Kemensos. Ia menilai hal itu bukan hanya bentuk penghargaan, tetapi juga bukti adanya perhatian pusat terhadap Kota Kupang.
“Kami merasa terhormat diterima langsung oleh Menteri, Wakil Menteri, dan Sekjen. Kami berkomitmen untuk bersinergi dengan Kemensos agar bansos tepat sasaran dan mampu menghapus kemiskinan ekstrem di Kupang,” ujar Christian.
Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat sangat relevan dengan kebutuhan warga. Pemkot Kupang sudah memenuhi semua kriteria teknis, dan kini menunggu dukungan pusat untuk realisasi.
“Sekolah Rakyat ini akan sangat membantu warga kami, terutama keluarga penerima manfaat. Kami siap memenuhi semua kewajiban pemerintah daerah agar program ini segera terwujud,” tegasnya.
Kepala DPMPTSP Kota Kupang, Andre Otta, menjelaskan bahwa agenda utama audiensi adalah memastikan penebalan bansos dengan skema DTSEN serta memperjuangkan akses pendidikan rakyat melalui sekolah alternatif.
“Pak Wali hadir langsung untuk membawa inisiatif ini. Pertemuan ini bukan hanya formalitas, tetapi wujud nyata komitmen Pemkot memperjuangkan kepentingan warga,” kata Andre.
Hal senada disampaikan Kabid Dayasos Dinsos Kota Kupang, Gabriel Meo Wio. Ia menyebut bahwa seluruh persyaratan teknis maupun administratif untuk pembangunan Sekolah Rakyat telah dipenuhi sesuai instruksi Wali Kota.
“Ini menjadi prioritas bagi kami. Kehadiran Pak Wali di Kemensos menegaskan komitmen penuh Pemkot untuk menghadirkan Sekolah Rakyat di Kupang,” jelas Gabriel.
Dengan tambahan kuota bansos serta dukungan terhadap Sekolah Rakyat, Pemkot Kupang berharap dapat memperkuat perlindungan sosial sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di ibu kota provinsi NTT itu.
Pertemuan strategis di Jakarta ini menunjukkan sinergi pusat dan daerah bisa menghasilkan keputusan konkret yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat di akar rumput.
(Dessy)
