KUPANG, || Satu demi satu janji politik pasangan Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, dan Wakil Wali Kota Serena Francis mulai diwujudkan secara nyata.
Salah satu poin penting dalam visi-misi politik mereka, yaitu membangun pelayanan publik yang ramah disabilitas, kini mendapat bukti konkret lewat pelatihan budaya Tuli dan bahasa isyarat dasar yang digelar di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.
Bekerja sama dengan Komunitas Tuli Kupang (KTK), Pemkot Kupang menggelar pelatihan pengenalan budaya Tuli dan bahasa isyarat dasar Bahasa Indonesia (BISINDO) pada Senin (15/9) pagi.
Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan dihadiri oleh sejumlah ASN serta perwakilan komunitas Tuli.
Belasan peserta dari berbagai bidang turut ambil bagian dalam pelatihan ini. Di antaranya adalah Ina M. G. Riwu Kaho, SE; Dorce N. Galoni, SH; Naspri L. A. Balukh; Romly Y. Reke; Paulina F. Bulakh, S.ST; Silvia Dewi, S.Kom; Shendy, SP; Yosef Neno, A.Md; Noviani S. Talan, SE; dan Mariano Sakera Da Silva. Para peserta berasal dari internal DPMPTSP serta instansi terkait yang berpotensi berinteraksi langsung dengan masyarakat umum, termasuk warga disabilitas.
Sebagai narasumber, KTK menghadirkan dua pemateri utama: Ritasari Boling dan Fransky Tanel Loa. Keduanya adalah aktivis tuli yang aktif mempromosikan kesadaran budaya Tuli serta pentingnya komunikasi inklusif dalam pelayanan publik. Materi yang diberikan tidak hanya seputar bahasa isyarat, tetapi juga mengenai filosofi, hak, serta tantangan yang dihadapi komunitas Tuli di Kota Kupang.
Kepala Dinas DPMPTSP, Wildrian Ronald Otta, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal yang sangat penting.
“Kami menyadari bahwa pelayanan publik harus inklusif. Pelatihan ini bertujuan membentuk staf yang profesional, empatik, dan mampu berkomunikasi dengan semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas,” ujarnya.
Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, dalam keterangannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari janji politik yang pernah mereka ucapkan saat kampanye.
“Kami menepati salah satu janji politik kami, yakni pelayanan publik ramah disabilitas. Ini bukan hanya simbolik, tapi komitmen nyata membangun Kupang yang inklusif,” ujar politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut.
Menurutnya, kolaborasi antara Pemkot dan komunitas disabilitas seperti KTK adalah bentuk politik keberpihakan yang inklusif dan progresif.
“Kami tidak hanya bicara, tapi bertindak. Pelatihan ini akan jadi langkah awal dari banyak inisiatif serupa yang akan kami dorong di semua lini pelayanan,” tambah Widodo.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Serena Francis mengapresiasi semangat para peserta dan berharap pelatihan ini menjadi budaya kerja baru di lingkup ASN Kota Kupang.
“Inilah wajah baru birokrasi Kupang yang kami impikan sejak awal: inklusif, terbuka, dan melayani dengan hati,” katanya.
Kegiatan ini juga menjadi penegasan bahwa janji politik tidak hanya berhenti sebagai narasi kampanye. Ketika ditindaklanjuti secara konkret, politik dapat menjadi alat transformasi sosial yang kuat bukan sekadar alat kekuasaan.
Dengan adanya pelatihan ini, Pemkot Kupang mencetak sejarah baru dalam pelayanan publik lokal yang menempatkan penyandang disabilitas bukan sebagai objek belas kasihan, tetapi sebagai warga yang memiliki hak dan peran yang setara dalam masyarakat.
(Desy)
