MATARAM || Ribuan Massa Aksi yang tergabung dalam Aliansi melakukan unjuk rasa. Akibat buntut dari aksi serentak atas panggilan moral (moral force) merespons pidato kenegaraan 15 Agustus dan kebijakan publik sisa pemerintahan sebelumnya, eskalasi resistensi kian meluas ke Indonesia Timur Makassar Sulawesi Selatan bahkan Nusa Tenggara Barat, Pada Sabtu (30/8).
Pasca Kerusuhan Jakarta yang menewaskan Affan Kurniawan (21) driver Ojol yang terlindas trantis di bundaran Kemanggisan, Semarang, Solo, Bandung hingga Makassar di Mataram pun situasi memanas di kompleks kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Jalan lintas Udayana, Sabtu (30/8/2025).
Termasuk adanya blunder oknum anggota DPR RI berinisial ‘AS’ Dapil Bandung yang menyebut rakyat tolol, kini diatensi massa aksi. Statement ‘AS’ termasuk yang memicu huru hara diberbagai daerah.
Terpantau, asap membumbung tinggi di Gedung sekretariat DPRD, api kian membesar hingga melahap sebagian besar ruangan bahkan tak tersisa kecuali cctv di luar pagar gedung tersebut. Massa aksi juga dilaporkan melakukan penjarahan secara massif dan fulgar terhadap inventaris kantor legislatif tersebut.
Sejumlah warga terekam kamera mengangkat dan mengangkut inventaris barang berupa televisi dan laptop bahkan speaker ruang sidang saat kebakaran hebat terjadi.
Ribuan massa yang berasal dari berbagai elemen, mulai mahasiswa hingga siswa SMK, bergerak dari berbagai arah menuju kantor DPRD NTB.
Suasana di lokasi hingga siang jelang sore ini masih tegang, dengan kerumunan massa yang terus menyuarakan tuntutan keadilan dan kesetaraan.
Dalam tuntutannya Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Nusa Tenggara Barat 2025 yang menyampaikan beberapa tuntutan, antara lain yakni:
- Mendesak Kepolisian Republik Indonesia menindak pelaku penabrakan pengemudi ojek online serta terbuka atensinya terkait kasus tersebut.
- Membebaskan seluruh aktifis maupun massa aksi yang masih ditahan di berbagai daerah di Indonesia termasuk Nusa Tenggara Barat
- Membatalkan kenaikan tunjangan dan gaji anggota DPR RI yang akan berlaku di tahun anggaran 2026
- Meminta anggota DPR dan DPRD untuk tidak merangkap jabatan
- Mendesak pengusutan kasus dana pokir siluman secara tuntas dan berkelanjutan Serta kasus kasus lainnya yang melilit legislator Udayana selama 25 tahun
- Segera mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
- Meminta DPRD NTB menindaklanjuti poin tuntutan Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB tertanggal 25 Agustus 2025.
Aksi dahsyat ini sebagai respons atas kegaduhan yang juga terjadi di pusat maupun berbagai daerah dalam meresistensi kebijakan publik mantan presiden Jokowi yang dipaksakan dijalankan di pemerintahan Prabowo Subianto yang sudah barang tentu meninggalkan masalah masa lalu. Hingga kini, aparat keamanan masih melakukan penjagaan ketat di sekitar gedung DPRD Nusa Tenggara Barat.
(Team)
