KAB. BEKASI, || Menanggapi aduan masyarakat terkait padamnya lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di beberapa lokasi seperti Kalimalang dan Jalan Raya CBL, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi menyampaikan sejumlah solusi jangka panjang. Salah satunya adalah mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembiayaan infrastruktur PJU.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, R. Yana Suyatna, mengungkapkan bahwa kebutuhan ideal tiang PJU di seluruh jalan kabupaten mencapai 30.000 titik, sementara saat ini baru tersedia sekitar 10.000 titik. Untuk mewujudkan target penerangan jalan secara menyeluruh, dibutuhkan anggaran tidak kurang dari Rp1 triliun.
“Kalau mengandalkan anggaran tahunan sekitar Rp10 miliar, butuh waktu 100 tahun untuk mencukupi seluruh kebutuhan. Karena itu kami dorong KPBU, dengan pembayaran dicicil selama 10 tahun agar tidak membebani APBD,” kata Yana, Selasa (05/08/2025).
Dishub menyebut, pembiayaan KPBU akan bersumber dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang menjadi pendapatan daerah. Kabupaten Bekasi menerima sekitar Rp350 miliar per tahun dari PPJ, sementara tagihan listrik PJU hanya berkisar Rp43 miliar per tahun.
Selain pembiayaan, Dishub juga menghadapi kendala teknis yang menyebabkan banyak PJU padam, antara lain kerusakan bohlam, konektor, kabel terputus, hingga pencurian kabel. Sebagian besar infrastruktur PJU saat ini merupakan hibah dari Dinas Perkimtan tahun 2021–2022, dengan kondisi kabel yang sudah tua dan rawan rusak.
Dari sisi sumber daya, Dishub hanya memiliki enam petugas teknis dan satu unit skylift untuk menjangkau 23 kecamatan. Hal ini membuat penanganan gangguan PJU di wilayah jauh seperti Bojongmangu atau Cabangbungin membutuhkan waktu hingga tiga hari.
Sebagai inovasi, Dishub berencana membentuk korwil per wilayah serta menerapkan teknologi smart lighting dan sistem baterisasi untuk menekan beban listrik dan biaya operasional. Dengan teknologi ini, beban biaya PJU bisa ditekan hingga Rp20–25 miliar per tahun.
“Lampu sekarang sudah LED, tapi tagihan listrik masih tinggi. Dengan smart lighting dan sistem KPBU, kita bisa hemat signifikan dan lebih efisien,” ungkap Yana.
Saat ini, biaya perawatan PJU, termasuk penggantian lampu dan pembelian kabel, menghabiskan anggaran sekitar Rp2 hingga Rp5 miliar per tahun. Jika satu tiang PJU dihitung Rp25 juta, maka kebutuhan penuh bisa menyentuh angka Rp1 triliun.
Menutup pernyataannya, Yana mengimbau masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas PJU agar tidak rusak atau dicuri. Ia juga mendorong warga segera melaporkan jika terdapat lampu jalan yang padam untuk segera ditindaklanjuti.
“PJU adalah bagian dari pelayanan publik. Pemerintah berkomitmen menghadirkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat, tapi tentu memerlukan partisipasi dari semua pihak,” pungkasnya.
(Dede Bustomi)
