KAYUAGUNG, || Kegaduhan melanda Kayuagung menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2024 yang mengungkap indikasi korupsi senilai Rp512.700.080,00 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayuagung. Temuan ini, terkait dengan kelebihan pembayaran dalam pengadaan alat kesehatan dan jasa pelayanan kesehatan yang diduga merugikan negara, telah memantik reaksi keras dari Serikat Pemuda dan Masyarakat Sumatera Selatan (SPM). Sebagai bentuk protes, SPM, di bawah kepemimpinan Yovi Meitaha, mengancam akan menggelar demonstrasi besar-besaran di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kayuagung pada Senin, 16 Juni 2025.
Indikasi korupsi tersebut, menurut temuan BPK, meliputi beberapa hal, antara lain: ketidaksesuaian dokumen dan transaksi, proses pengadaan yang tidak transparan, pola pembayaran yang merugikan negara, ketidaksesuaian anggaran, dan kelemahan sistem pengendalian internal di RSUD Kayuagung. Rincian lebih lanjut mengenai temuan BPK masih belum dipublikasikan secara resmi.
Pihak RSUD Kayuagung hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait temuan BPK tersebut. Upaya konfirmasi kepada pihak manajemen RSUD masih terus dilakukan.
Saat awak media menemui Yovi Meitaha di kantor SPM, Rabu 11 Juni 2025 pukul 11.30 WIB di depan SPBU Celika Kayuagung, ia menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. SPM, organisasi masyarakat sipil yang dikenal kritis dan vokal, telah menyiapkan strategi aksi yang terukur dan terorganisir. Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas penuh dari pihak RSUD Kayuagung, termasuk permintaan penjelasan rinci terkait proses pengadaan alat kesehatan dan jasa pelayanan kesehatan yang diduga bermasalah. SPM juga mendesak Kejari Kayuagung untuk segera melakukan investigasi mendalam dan memproses hukum semua pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini, mulai dari pihak manajemen RSUD hingga pihak ketiga yang terlibat dalam proses pengadaan.
“Ini bukan hanya soal uang negara yang hilang, tetapi juga soal kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, khususnya RSUD Kayuagung yang seharusnya menjadi tempat pelayanan kesehatan masyarakat,” tegas Yovi. “Kami menuntut keadilan dan penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu. Ketidakadilan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan harus menjadi pelajaran berharga bagi pengelolaan keuangan di lembaga publik lainnya.”
SPM telah menyiapkan sejumlah tuntutan spesifik, termasuk permintaan audit investigatif yang independen, penelusuran aliran dana hasil dugaan korupsi, dan permintaan data lengkap terkait pengadaan alat kesehatan dan jasa pelayanan kesehatan di RSUD Kayuagung tahun 2024. Mereka juga menuntut penjatuhan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti bersalah dan meminta Kejari Kayuagung memberikan laporan berkala kepada publik terkait perkembangan proses investigasi. SPM juga menekankan pentingnya peningkatan pengawasan dan tata kelola keuangan di RSUD Kayuagung untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Diperkirakan puluhan hingga ratusan anggota SPM dan masyarakat Kayuagung akan turut serta dalam aksi demonstrasi tersebut. Pihak kepolisian telah menyatakan kesiapannya untuk mengamankan jalannya demonstrasi agar tetap kondusif. Namun, tekanan publik yang semakin meningkat menunjukkan bahwa kasus ini tidak bisa dianggap enteng.
Kasus ini menjadi sorotan tajam, mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat dan tata kelola keuangan yang transparan di lembaga publik, khususnya di sektor kesehatan. Kejaksaan Negeri Kayuagung dihubungi untuk meminta konfirmasi terkait langkah-langkah yang akan diambil, namun hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan.
(TIM)
